Makassar (ANTARA) - Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) merilis angka prevalensi stunting (kekerdilan) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 37,9 persen pada 2021 menjadi 38,8 persen pada 2022.
Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Makassar, Selasa.
Angka prevalensi (jumlah kasus secara keseluruhan) stunting di Kabupaten Jeneponto itu sekaligus menjadi angka prevalensi stunting tertinggi dari 24 kabupaten/kota se Sulsel.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani mengungkapkan persoalan yang mengakibatkan tingginya stunting di Jeneponto sangat kompleks. Kendala awalnya adalah Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang belum bekerja secara optimal.
"Lembaga TPPS ini berjenjang. Ada di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Ini lembaga yang dibentuk dan memang sudah diatur dalam Perpres. Inilah yang belum optimal kerja," ungkap Andi Rita.
Ia menjelaskan tahapan-tahapan dalam pola percepatan penurunan stunting yang antara lain tidak dilakukan TPPS. Selain itu, tidak ada dukungan, komitmen dan kolaborasi dari stakeholders terkait.
"Kalau ada komitmen pimpinan daerah, pasti jalan. Bisa jadi ini tidak jalan karena mereka tidak paham. Padahal kita di BKKBN sudah seringkali melakukan sosialisasi," kata dia.
Ia menambahkan, BKKBN Sulsel telah melakukan berbagai intervensi di Kabupaten Jeneponto. Salah satunya, dengan pembagian telur serta fasilitasi pendampingan.
"Semoga tahun ini angka stunting di sana bisa turun," harapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof Muh Rizal Martua Damanik menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Rakerda tersebut.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Sulsel yang telah menindak lanjuti Rakornas yang baru saja dilaksanakan di Jakarta," terang Prof Rizal.
Pada kesempatan itu, BKKBN Sulsel juga menandatangani MoU dengan dua Universitas di Sulsel. Kerja sama ini dalam rangka bersama-sama untuk menurunkan stunting di Sulawesi Selatan.
“Kita bekerja sama dengan dua Universitas di Makassar untuk bersama-sama menurunkan stunting, yakni Universitas Mega Rezeki dan Universitas Patompo," kata dia.
