Pemkab Mamuju Utara Tanggapi Temuan BPK

Selasa, 30 Juli 2013 21:07 WIB

"Segala bentuk rekomendasi BPK atas temuan penggunaan anggaran akan kami tindaklanjuti minimal 60 hari setelah dilakukan penyerahan LHP beberapa waktu lalu," katanya.

Pasangkayu, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Pemkab Mamuju Utara, Sulawesi Barat menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni akan mendorong agar segera ditindaklanjuti.

Wakil Bupati Mamuju Utara (Matra), Sulawesi Barat Muhammad Saal di Pasangkayu, Selasa menyampaikan bahwa tetap mendorong untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan anggaran yang telah direkomendasikan oleh BPK Sulbar.

"Segala bentuk rekomendasi BPK atas temuan penggunaan anggaran akan kami tindaklanjuti minimal 60 hari setelah dilakukan penyerahan LHP beberapa waktu lalu," katanya.

Menurutnya, jika hasil temuan BPK tidak ditindaklanjuti dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka pimpinan SKPD yang bersangkutan bisa dihadapkan dalam persoalan hukum.

Wabup yang juga ketua tim Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) menyampaikan, ada tiga hal sehingga pengelolaan keuangan daerah hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun anggaran 2012, yakni penggunaan anggaran bantuan koperasi pada dinas Koperisa UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dana Penyertaan modal terhadap Perusda dan terakhir pengelolaan aset yang belum memadai.

"Tiga persoalan pokok ini masih menjadi problema dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, pimpinan SKPD diharapkan tetap bekerja keras agar kelak pemkab Matra juga meraih oponi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2014," ungkap Saal.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulbar, Sumedi SH CN, mengatakan pengelolaan anggaran di Matra masih meraih predikat WDP karena penyajian saldo investasi non permanen dana bergulir tidak tertib.

Selain itu ia mengatakan, penyajian investasi permanen seperti pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Matra senilai Rp500 juta tidak didukung bukti memadai, karena sejak didirikan sistem pencatan Perusda Matra belum pernah menerbitkan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban lainnya.

Kemudian saldo aset tetap belum didukung data dan prosedur yang memadai antara lain beberapa aset perolehan sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 belum dilakukan penyusutan karena tidak diketahui nilai perolehannya.

"Aset perolehan dari belanja modal dihibahkan masih tercatat dalam daftar inventaris barang, terdapat pencatatan ganda data asset, asset tetap belum tercatat, aset tetap yang sudah terdaftar dalam surat keputusan masih tercatat, aset tetap tidak jelas keberadaannya, asset tetap hilang masih tercatat, aset tetap tercatat tidak sesuai kondisi keadaan jumlah sebenarnya," katanya.

Serta, lanjutnya, saldo piutang lain lain atas denda angsuran rumah belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Ia menuturkan, secara umum sistem pengendalian intern Pemkab Matra dalam mengelola anggaran belum memadai terbukti masih banyaknya temuan dan rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti Pemkab Matra atau rekomendasi tidak ditindaklanjuti sesuai yang seharusnya.

Sehingga ia berharap Pemkab Matra segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK-RI agar tidak lagi timbul permasalahan dalam pengelolaan anggarannya. Iskandar Zulkarnaen

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.