Makassar (ANTARA) - Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menguatkan komitmen untuk mewujudkan perusahaan yang bersih dan sehat dalam memberantas korupsi.
"Sebagai bagian dari Pelindo holding kita telah memiliki sistem warning berupa perangkat whistle blowing system atau WBS," kata Direktur Utama PT Pelindo jasa maritim Prasetyadi di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan sistem tersebut memberikan kesempatan untuk seluruh insan Pelindo di manapun berada dan stakeholder untuk memberikan laporan bila ada indikasi pelanggaran nilai dan etika bisnis.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya berupaya menjaga jalannya layanan maritim yang efektif, efisien, serta tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran.
Menurut dia, dengan sama-sama menjaga dan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan aman, tentu akan sangat terbantu bila ada indikasi kecurangan untuk segera dilaporkan ke SPJM.
"Kami telah menyediakan telepon langsung ke nomor aduan termasuk nomor WA email dan pos yang bisa dihubungi dengan cepat," katanya.
Saluran WBS Pelindo dapat di kontak melalui telepon 021 2782 2345 atau 021 2782 2345 wa email Pelindo bersih @wistleblowing.link dan pos di PO box 1074 JKS 120 10.
Komitmen untuk mewujudkan perusahaan bersih dan sehat dari korupsi ini, sejalan dengan amanah sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan keberlangsungan BUMN termasuk Pelindo.
Hal itu dilakukan agar dalam mengambil kebijakan, pihak perusahaan benar-benar mencerminkan kepentingan publik bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Menurut Rabin, tugas Kementerian BUMN adalah sebagai value creator yakni berkomitmen setiap kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, transparan dan bertanggung jawab.
Berita Terkait
Pelindo Regional 4 mengalami peningkatan kinerja secara signifikan
Selasa, 19 November 2024 0:58 Wib
BYOND by BSI meraih respons positif berkat fitur dan program khusus
Minggu, 17 November 2024 15:07 Wib
FKKA 21 PTNBH fokus perkuat independensi dan transparansi PT
Sabtu, 16 November 2024 11:48 Wib
Komisi VII DPR mengingatkan PT KIMA perhatikan ekonomi masyarakat
Kamis, 14 November 2024 17:49 Wib
Dirut Garuda tidak akan pertanyakan apabila diganti saat RUPSLB
Senin, 11 November 2024 15:51 Wib
PT Pupuk Indonesia sediakan stok pupuk subsidi tiga kali lipat di Sulsel
Minggu, 10 November 2024 18:17 Wib
Komisi VII DPR mendukung langkah pemerintah tunda PHK karyawan PT Sritex
Jumat, 8 November 2024 15:05 Wib
Polisi telusuri dugaan penyimpangan penjualan aset PT KIMA
Selasa, 5 November 2024 9:33 Wib