Jakarta (ANTARA) -
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam implementasi program aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau ICPD lewat kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa kemajuan signifikan telah dicapai oleh Indonesia dalam implementasi program ICPD sejak tahun 2013.
"Salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia, sehingga kemajuan tersebut tercapai adalah melalui kampung KB, sehingga berhasil mengurangi prevalensi stunting, menurunkan angka kematian, serta meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi," kata Bonivasius.
Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau International Conference on Development (ICPD) diselenggarakan pertama kali di Kairo, Mesir, pada tahun 1994.
Tahun ini, pertemuan tentang kemajuan pelaksanaan Program Aksi ICPD dan Deklarasi Menteri Asia-Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia tahun 2023 diselenggarakan di Bangkok, Thailand.
Selama satu dekade terakhir, Indonesia tercatat telah mencapai kemajuan besar, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan penuh dan perlindungan sosial.
"Kemajuan tersebut juga termasuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need), meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kesuburan remaja," ujar dia.
Ia juga menyebutkan pencapaian Indonesia juga ditandai dengan kemajuan dalam mencapai inisiatif pengembangan basis data keluarga nasional.
"Kami mengapresiasi pencapaian ini, dan Indonesia menyadari tantangan yang ada dan secara aktif berupaya melakukan perbaikan," tuturnya.
Ia menjelaskan untuk mengatasi tantangan yang ada, Indonesia telah memasukkan strategi perbaikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Rencana-rencana ini menjadi landasan pembangunan nasional yang selaras dengan tujuan program aksi ICPD, pembangunan berkelanjutan, dan target Konferensi Kependudukan Asia dan Pasifik (APPC).
Bonivasius menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap ICPD dan Deklarasi tingkat Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 2013.
"Kami berkomitmen terhadap mandat Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk berkolaborasi dalam isu-isu ekonomi dan sosial secara keseluruhan, menjamin layanan kesehatan bagi semua, dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat," paparnya.
Untuk meneguhkan komitmen tersebut, lanjut dia, Indonesia juga perlu turut membantu melawan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, dan menyebabkan lebih dari 11.200 warga Palestina telah kehilangan nyawa.
"Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak," katanya.
Selain itu, diperkirakan ada 50.000 perempuan hamil yang terjebak dalam konflik tersebut, dan hampir seluruh penduduk di Gaza kini telah terputus dari layanan kesehatan dan darurat.
"Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bersuara dan menuntut penghentian agresi, melindungi warga sipil, menghormati hukum internasional agar bantuan kemanusiaan turut mengalir tanpa hambatan," kata Bonivasius.
