Pemprov Sulsel mengusung konsep ekonomi biru dalam arah pembangunan

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung konsep ekonomi biru pada arah pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan daerah itu yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.

Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat membuka acara Forum Pertemuan Antara Pengusaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pemerintah Daerah se-Sulsel Tahun 2024 di Kota Makassar, Rabu, mengatakan Provinsi Sulsel merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi.

Terutama, katanya, yang berkaitan dengan sektor potensial, yakni kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, sektor peternakan dan sektor energi, yang sejalan dengan konsep keberlanjutan, iklusivitas, serta mendukung kelestarian lingkungan sebagaimana konsep yang diusung, baik oleh ekonomi biru maupun ekonomi hijau.

"Ekonomi biru menjadi isu penting belakangan ini karena lautan yang sehat menyediakan pekerjaan dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Inilah yang menjadi arah ekonomi baru Sulsel," kata dia.

Forum ini, kata dia, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dimiliki Sulsel dan mengakselerasi pembangunan Sulsel pada 2024, yang memerlukan penguatan dari semua pihak.

"Hari ini momentum bagi kita semua menentukan arah baru bagaimana kapal pinisi di Sulawesi Selatan ini yang sedang berlayar menuju pulau impian, kita bawa ke 'track' (jalur) yang benar," katanya.

Kegiatan forum itu sebagai langkah awal mewujudkan ekonomi biru di Sulsel.

Sulsel, katanya, bukan hanya pintu Indonesia timur saat ini, tetapi pada ratusan tahun lalu daerah ini pintu perdagangan dunia sehingga perlu dibangkitkan kesadaran masyarakat atas posisi penting daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini sedang disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulsel 2024-2045.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, katanya, juga hendaknya melaksanakan pembangunan daerah masing-masing sebagai subsistem pembangunan nasional Indonesia, sekaligus subsistem pembangunan dunia.

"Kami yakini Sulsel tidaklah satu ekosistem sendiri, tetapi saling berkaitan dengan pulau lainnya, termasuk di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua," ucapnya.

Gubernur Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, turut diundang menghadiri forum ini.

Selain itu, Ketua DPRD Sulsel, unsur forkopimda, bupati/wali kota se-Sulsel, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sulsel, Ketua Komite Ekonomi Sulsel Tanri Abeng, pimpinan perbankan se-Sulsel, pengusaha, dan eksportir se-Sulsel.

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dan Pemkab Enrekang, Bone, Wajo, Sidrap, dan Soppeng, serta nota kesepahaman antara PT Sulsel Citra Indonesia dan PT Prisma Pusaka Artha Raya tentang rencana kerja sama penyediaan air bersih di Sulsel.