Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil pada Senin, sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat xray pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun anggaran 2021.
"Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih atas nama AJ selaku mantan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian/ Plt. Sekjen Kementerian Pertanian," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Namun, dia belum memberikan informasi mengenai apakah yang bersangkutan telah hadir dan informasi apa saja yang akan dialami pada pemeriksaan tersebut.
Ali Jamil diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian di era Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Untuk diketahui, KPK pada 12 Agustus 2024 mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan perangkat xray statis, mobile xray, dan xray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021.
KPK memperkirakan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp82 miliar.
Terkait penyidikan tersebut, pihak KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberlakukan cegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhadap enam orang warga negara Indonesia berinisial WH, IP, MB, SUD, CS, dan RF.
Tessa menjelaskan penyidik KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri karena enam orang tersebut dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan dan harus tetap berada di wilayah Indonesia agar bisa memenuhi panggilan penyidik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK panggil Plt Sekjen Kementan terkait kasus perangkat xray
Berita Terkait
AJI mengecam oknum wartawan intervensi kasus polisi tembak siswa
Selasa, 3 Desember 2024 19:55 Wib
Kejagung memeriksa pejabat bea cukai terkait kasus impor gula
Jumat, 29 November 2024 10:53 Wib
Bawaslu Sulsel: 55 kasus dugaan pelanggaran di masa tenang Pilkada
Kamis, 28 November 2024 16:55 Wib
Polri pastikan penanganan kasus penembakan siswa di Semarang berjalan transparan
Kamis, 28 November 2024 10:46 Wib
Polri asistensi penanganan kasus dugaan penembakan siswa di Semarang
Rabu, 27 November 2024 7:04 Wib
Polres Bantaeng periksa sembilan saksi terkait kasus santri tewas
Selasa, 26 November 2024 23:14 Wib
Kejagung kembali periksa OC Kaligis terkait kasus suap mantan pejabat MA
Selasa, 26 November 2024 13:20 Wib
Dinkes Sulsel libatkan Pentahelix susun RAD eliminasi TBC 2025
Senin, 25 November 2024 21:22 Wib