Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengapresiasi komitmen kuat Pj Gubernur Sulsel dalam pengendalian inflasi khususnya jelang natal tahun baru.
Rizki Ernadi dalam keterangannya di Makassar, Senin, menjelaskan komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Adapun Championship program pengendalian inflasi yang dilakukan secara end to end, kata dia, berupa pengendalian inflasi sisi hulu didorong untuk membangun closed loop dan digitalisasi pertanian.
Selanjutnya pengendalian inflasi sisi antara melanjutkan program SIPEPPA dengan melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di 25 toko di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep; sementara pengendalian sisi hilir menitik beratkan pada pengembangan mini distribution center pada setiap kota IHK.
Kepala BI menekankan, dibutuhkan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama pengendalian inflasi. Ada empat poin kesimpulan dan rencana tindaklanjut.
"Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi, koordinasi TPID dengan prioritas penerbangan dan maskapai penerbangan, mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan,” jelasnya.
Sementara Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan diperlukan neraca pangan untuk pemantauan stabilitas pasokan dan mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD).
"Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru," jelasnya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Aula Same Resort Kabupaten Bulukumba, Senin.
Untuk upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merencanakan kebijakan subsidi apabila diperlukan. Kebijakan closed loop hortikultura perlu didorong oleh Kabupaten/Kota.
Menjelang Nataru, Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.
"Terkait pelaksanaan program, maka Kepala Daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” jelasnya.
