LKPP siapkan etalase cetak sawah di Sulsel dalam katalog elektronik

Rabu, 25 Februari 2026 22:19 WIB

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menjadi pembicara pada Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar, Rabu (25/2/2026). ANTARA/HO-Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan etalase khusus pekerjaan cetak sawah dalam katalog elektronik sebagai upaya mendukung swasembada pangan di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan saat menjadi pembicara pada Ramadhan Leadership Camp di Makassar, Rabu, mengatakan pihaknya juga memberikan pendampingan pengadaan benih padi dan komoditas perkebunan strategis seperti kakao dan kopi kepada Sulsel yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Iwan dalam kesempatan ini juga memaparkan berbagai peran strategis pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) sebagai instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Di antaranya kontribusi strategis PBJP dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pendapatan per kapita setara negara maju sebesar USD 30.300, penurunan angka kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Sejalan dengan arahan Presiden, kata dia, LKPP mendorong optimalisasi belanja pemerintah melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), penguatan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK), serta penguatan transparansi, efisiensi belanja, dan percepatan penyerapan anggaran.

Iwan mengatakan belanja PDN memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Setiap Rp400 triliun belanja PDN mampu menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5 – 1,8 persen.

Selain itu, kata dia, kebijakan afirmasi pengadaan juga terus diperkuat dengan mencadangkan minimal 40 persen pasar pengadaan pemerintah bagi usaha mikro dan kecil, sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan memperluas manfaat belanja negara hingga ke tingkat akar rumput.

Arah strategis PBJP juga difokuskan pada digitalisasi data pengadaan, reformasi regulasi berbasis hasil (outcome), peningkatan kapasitas SDM profesional, serta penguatan sistem audit berbasis digital.

Melalui penguatan PBJP yang transparan, berintegritas, dan adaptif terhadap teknologi, LKPP optimistis pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menjadi pengungkit utama pembangunan nasional, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, termasuk di Sulawesi Selatan.