Bupati Nilai Pilkada Melalui DPRD Lebih Efesien
"Saya sangat setuju jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan DPRD," ujarnya.
Gorontalo (ANTARA Sulsel) - Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD lebih tepat dan efisien.
Menurut bupati, Selasa, revisi Rancangan Undang-undang (RUU) pilkada, diharapkan mampu mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi rakyat di parlemen.
"Saya sangat setuju jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan DPRD," ujarnya.
Ia menganggap, pilkada langsung sangat rentan gesekan yang memicu konflik horisontal sehingga kondusifitas daerah menjadi taruhan apalagi jika fanatisme pemilih tidak mampu terkontrol.
Meski terpilih dengan persentase suara 52 persen pada pilkada 21 September 2013 berpasangan dengan wakil bupati Roni Imran, namun ia merasa banyak kerugian yang ditimbulkan akibat pemilihan langsung tersebut.
Seperti aksi fanatisme pemilih menyebabkan perpecahan keluarga, perceraian suami istri, bahkan konflik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat akibat calon bupati dan calon wakil bupati yang didukung akhirnya menang ataupun kalah dalam pertarungan Pilkada.
Ia menilai pemilihan melalui DPRD sangat tepat di samping mampu mencegah rasa suka dan tidak suka pemimpin yang terpilih kepada rakyatnya.
Meski tidak menerapkannya, namun bupati yang baru sembilan bulan menjabat ini mengaku, tidak ingin bersikap pilih kasih terhadap rakyatnya, apalagi saat ia berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mendukungnya.
"Sehingga saya harus menyikapinya dengan cerdas bahwa setelah pilkada, bupati dan wakil bupati terpilih adalah milik seluruh rakyat daerah ini dan imbauan ini wajib didengungkan di seluruh pelosok wilayah yang saya kunjungi untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada tindakan pilih kasih setelah kami terpilih," ujarnya.
Senada dengan bupati, legislator DPRD Kabupaten dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Rahmat Lamaji, mengaku setuju jika sistem pilkada dikembalikan kepada DPRD.
Ia mengaku tanpa didasari kepentingan apapun, menurutnya pemilihan langsung yang selama ini berjalan sesungguhnya menimbulkan banyak kerugian, diantaranya penggunaan anggaran yang cukup fantastis mengakibatkan anggaran daerah tergerus miliaran rupiah.
"Padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lebih dibutuhkan rakyat," ujarnya.
Ditambah lagi, pemilihan langsung mengakibatkan gesekan dan konflik sosial, modus korupsi dan kolusi serta terjadi pengkotak-kotakan masyarakat serta penyalahgunaan wewenang.
"Namun jika didasari kepentingan politik, maka saya setuju jika pemilihan langsung tetap diterapkan," ujarnya.
Menurut pria yang lebih suka disapa Kak Nani ini, ia menjamin jika pilkada melalui DPRD maka pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, tidak mudah terjadi konflik sosial, aparatur tidak menjadi korban politik serta tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh calon 'incumbent'. H. Paat
Pewarta : Susanti Sako
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
