Makassar (ANTARA) - Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, memaparkan pentingnya konsep Sustainable Blue Finance (SBF), yaitu pendekatan yang mengombinasikan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.
Prof Jamaluddin Jompa (JJ) di Makassar, Senin, mengatakan pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, terutama dalam konteks Komponen 3 Proyek LAUTRA yang mendapat pendanaan dari Hibah ProBlue oleh Bank Dunia.
Pada Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) - Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA) yang diselenggarakan Bappenas ini, rektor menekankan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut bergantung pada kelembagaan yang kuat dan terpercaya.
“Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fund bagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada anggaran APBD, mengingat keterbatasan dana yang ada.
Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi ekonomi untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik.
“Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” katanya.
Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.
Sementara pemaparan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektare (30 persen dari total wilayah perairan) dan kontribusi sektor maritim sebesar 15.persen terhadap PDB nasional.
Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi salah satu solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta.
Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Proyek LAUTRA merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
