Makassar (ANTARA) - Komisi I DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan para pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat dari perusahaan pers karena sudah tidak mampu membayar gaji mereka, dampak dari leluasanya media sosial (medsos) aktif tanpa aturan.
"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media, pers," ungkap Anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI saat dikonfirmasi, Rabu.
Hal tersebut merespons kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat yang dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.
Selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, kata pria disapa Deng Ical ini, juga mendorong Komdigi melibatkan kampus atau perguruan tinggi agar bersama-sama menyusun platfom digital sesuai kultur asli Bangsa Indonesia.
"Sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan Indonesia, dan 100 persen Indonesia," papar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menyarankan.
Ia menuturkan, miris dan merasa sedih mendapatkan informasi dari hasil reses dengan menyerap aspirasi dari organisasi profesi Pers, perusahaan Pers terungkap banyak dari mereka dirumahkan bahkan dipecat karena pihak perusahaan beralasan tidak mampu membayar gaji.
Kendala utamanya adalah, pendapatan iklan mereka telah diambil alih platfom medsos maupun pelaku medsos yang hanya mementingkan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Hal ini membuat Pers tidak lagi memiliki peran penting, padahal Pers salah satu pilar demokrasi.
Ia tidak memungkiri banyak media-media daring yang tumbuh, namun tidak mampu bersaing karena kehadiran berbagai platfom medsos aktif tanpa aturan jelas. Dampaknya, media cetak, daring atau online, radio hingga televisi sekarang cakupannya sangat minim akibat arus informasi medsos tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya ingin mempercepat revisi aturan yang ada agar dilakukan pembaharuan termasuk Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers serta Undang-undang terkait lainnya.
Sebelumnya, hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR RI lainnya TB Hasanuddin bahwa kesejahteraan wartawan turut diperhatikan, sebagaimana selama ini DPR RI juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI.
"Seperti yang kita ketahui, Pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Tetapi bila ada masalah dalam dunia pers, maka itu menjadi kewajiban kita semua menyelesaikannya secara bersama-sama," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komdigi, Dewan Pers, KPI, KIP di Kompleks Senayan RI,
Pihaknya pun sanksi, dunia Pers sejauh ini didominasi pengusaha dan menjadi pemilik media. Tentu hal ini terdapat irisan kuat yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dengan kepentingan publik yang ujungnya berdampak pada kesejahteraan jurnalisnya.
Hasanuuddin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, DPR RI, serta industri media agar duduk bersama mencari solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan hidup maupun perlindungan bagi insan Pers di Indonesia.
