DJP Sulselbartra perkuat Kopdes Merah Putih bangun ekonomi Palopo

Kamis, 24 Juli 2025 04:26 WIB

Suasana penyerahan SK Koperasi Merah Putih di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-DJP Sulsel

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo, memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dalam membangun fondasi ekonomi di Palopo, Sulsel.

Sebanyak 48 Koperasi Kelurahan Merah Putih se-Kota Palopo telah menerima Surat Keputusan (SK) Badan Hukum dari pemerintah.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin di Makassar, Rabu, menyatakan KKP Palopo turut berperan aktif dalam mendukung proses pembentukan koperasi.

“Keterlibatan DJP dalam proses ini bukan hanya soal administrasi perpajakan, tetapi juga bagian dari komitmen kami dalam mendampingi pertumbuhan ekonomi daerah. Kami siap mendukung proses ini,” ujar Sumin.

Ia menjelaskan, KKP Palopo memberikan dukungan meliputi edukasi perpajakan, asistensi pembuatan NPWP, dan pembinaan awal kepatuhan pajak bagi koperasi yang baru dibentuk.

Kepala KPP Pratama Palopo menyampaikan bahwa sinergi dengan para pembina koperasi merupakan bagian dari strategi perluasan basis pajak melalui formalisasi pelaku usaha mikro di tingkat kelurahan.

“Koperasi yang berbadan hukum dan menjalankan usaha secara tertib memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Pemahaman tentang pajak sejak dini akan mendorong kesadaran dan kepatuhan jangka panjang,” jelasnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palopo Andi Poci, mengatakan dengan diterbitkannya SK Badan Hukum untuk 48 koperasi ini, diharapkan terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Sinergi antara koperasi, pemerintah daerah, dan otoritas pajak menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan memperluas kontribusi terhadap penerimaan negara.

Ia mengatakan pembentukan koperasi telah dirintis sejak Maret 2025 dan mulai berjalan pada Mei, setelah mendapat arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

“Ini adalah langkah awal penting untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kelurahan di Palopo,” ujarnya.