Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat intervensi penanganan sebanyak 118 desa di wilayahnya yang mengalami blankspot atau tidak memiliki akses jaringan telekomunikasi.
Pelaksana tugas Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar di Mamuju, Jumat, mengatakan berdasarkan data terbaru Dashboard PMT Kemenkomdigi RI per Januari 2025, masih terdapat 118 desa atau 30,25 persen di wilayah Provinsi Sulbar yang masuk kategori blankspot.
Ia mengatakan, selain mengalami blankspot, sekitar 78 desa di Sulbar mengalami lemah sinyal tersebar di enam kabupaten, diantaranya di Kabupaten Pasangkayu sebanyak 5 desa blankspot, dan 16 desa lemah sinyal.
Kemudian Kabupaten Mamuju 35 desa blankspot, dan 8 desa lemah sinyal, serta di Kabupaten Mamasa sebanyak 35 desa blankspot, dan 8 desa lemah sinyal.
Selain itu di Kabupaten Polman.
Polman sebanyak 27 desa blankspot dan 9 desa lemah sinyal, kemudian di Kabupaten Majene sebanyak 7 desa blankspot, 11 desa lemah sinyal serta di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 9 desa blankspot, 26 desa lemah sinyal.
Menurut dia, untuk jumlah tower BTS yang beroperasi di Sulbar saat ini mencapai 622 unit, dengan total 2.442 site di antaranya di Kabupaten Polman tercatat memiliki jumlah site terbanyak 822.
Kemudian di Kabupaten Mamuju 455, Majene 303, Mamuju Tengah 267, Kabupaten Pasangkayu 393, dan Mamasa 202.
Ia mengatakan, untuk mengintervensi area blankspot dan lemah sinyal tersebut, pemerintah pusat tidak memiliki kesanggupan untuk mengerjakan sekaligus, namun harus dilaksanakan secara bertahap.
"Kebutuhan jaringan internet, khususnya jaringan 4G sangat mendesak dan dinantikan masyarakat, sehingga, Pemprov Sulbar melalui Diskominfo Sulbar membangun kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan titik blankspot dan lemah sinyal di Sulbar," katanya.
Ia juga mengatakan, Pemprov dan Pemkab terus mengupayakan perluasan pembangunannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi, khususnya untuk membangun fasilitas layanan publik yang belum terkoneksi jaringan internet.
Ia mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada misi kelima Pemprov Sulbar yakni memperkuat tata pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Ia berharap, adanya program ini, tidak ada lagi desa di Sulbar yang tertinggal dari akses layanan internet, sehingga mampu mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
