Mamuju (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperkuat sistem manajemen kebencanaan berbasis data.
"Melalui kerja sama ini, BPBD Sulbar akan memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, terutama dalam bidang penanggulangan bencana," kata Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Harian BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, di Mamuju, Jumat.
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Kepala Pelaksana Harian BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah dan Kepala Disdukcapil Sulbar Muhammad Ilham Borahima.
Penandatanganan kerja sama itu mencakup pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP elektronik) dalam layanan lingkup tugas BPBD Sulbar.
"Akses terhadap data kependudukan akan mempercepat proses identifikasi korban bencana, penyaluran bantuan dan pendataan warga terdampak secara lebih akurat dan terverifikasi," katanya.
Yasir Fattah menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem manajemen kebencanaan berbasis data.
"Dengan integrasi data kependudukan dari Disdukcapil, proses pelayanan kebencanaan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Ini selaras dengan arahan Gubernur Sulbar agar setiap OPD mengedepankan kolaborasi lintas sektor berbasis digitalisasi dan data akurat," ujarnya.
Sinergi antara BPBD dan Disdukcapil tambahnya, akan menjadi model kerja sama data lintas perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana.
Terkait upaya mitigasi terhadap risiko terjadinya bencana, Yasir Fattah menyampaikan bahwa BPBD Sulbar akan segera memfungsikan Kantor Pusdalops.
"Pusdalops yang menjadi pusat kendali informasi dan koordinasi penanggulangan bencana ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesiapsiagaan, mitigasi, serta respon cepat terhadap berbagai potensi bencana di wilayah Sulbar," katanya.
Pengoperasian Kantor Pusdalops BPBD Sulbar menjadi langkah penting dalam memperkuat peran BPBD sebagai garda terdepan penanganan kebencanaan.
"Dengan difungsikannya Kantor Pusdalops, kami dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, pemantauan situasi lapangan serta penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat secara cepat dan akurat. Ini juga akan menjadi pusat koordinasi antara BPBD kabupaten dan instansi terkait," jelasnya.
Dengan difungsikannya Kantor Pusdalops BPBD Sulbar, diharapkan penanganan bencana di Sulbar dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan terpadu dalam satu sistem komando yang efektif.
