Menaker Hanif Canangkan "KIMA" Bebas Pekerja Anak

Senin, 29 Desember 2014 20:11 WIB

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

"Mulai saat ini, Kima Makassar kita canangkan sebagai kawasan bebas dari pekerja anak-anak...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mencanangkan Kawasan Industri Makassar (Kima), Sulawesi Selatan, sebagai zona bebas bagi pekerja anak.

"Mulai saat ini, Kima Makassar kita canangkan sebagai kawasan bebas dari pekerja anak-anak. Pencanangan ini bagi saya luar biasa. Ini semua agar masa depan anak-anak kita bisa lebih baik," ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif saat memberikan sambutan dalam acara pencanangan itu di Makassar, Senin.

Pencanangan oleh Menteri Tenaga Kerja itu ditandai dengan penandatanganan prasasti pencanangan Kima sebagai zona bebas pekerja anak dengan tema menuju "Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022" di lapangan upacara kantor Kima, Jalan Kima Raya II.

Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pencanangan beberapa kawasan harus dilakukan demi masa depan anak-anak.

Dengan adanya pencanangan tersebut, komitmen dari semua kalangan sangat dibutuhkan dalam melihat anak-anak bisa menikmati masa kecil dengan baik, bukan dalam bekerja.

"Anak-anak itu tempatnya di sekolah, di rumah dan bermain, bukan di tempat kerja. Memang faktor utamanya adalah kemiskinan yang mengakibatkan dia bekerja, tapi dengan upaya ini dan komitmen pemerintah dengan pendidikan gratis bisa membawa kembali ke sekolah," tuturnya.

Dalam pencanangan itu turut disaksikan anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, Direktur Utama PT Kima Abdul Muis, pengurus Kadin, REI, PHRI, Muspida Provinsi Sulsel, dan SKPD Kota Makassar.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu, acara seremonial tidaklah cukup membuat pekerja anak dituntaskan, tetapi kerja konkrit di lapangan dengan "blusukan".

"Mengembalikan anak-anak ke sekolah tidak cukup dengan seremonial. Tapi bagaimana kita blusukan melihat langsung ke bawah. Misalnya contoh angka-angka disampaikan kepala daerah terjadi penurunan angka kemiskinan, tapi setelah dicek di lapangan (blusakan), masih banyak anak-anak di jalanan," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintahan sekarang harus mengusung pemerintahan kerja, kerja dan kerja. Karena model pemerintahan itu berorientasi pada capaian kerja konkrit.

Dia juga mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mengubah cara pandang dan bekerja dalam menghadapi persoalan di masyarakat.

Sementara Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal menyampaikan telah membuat program pengurangan pekerja anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PPH-PKH).

"Program ini memberikan pemahaman kepada anak belum cukup umur tidak bekerja. Karena mereka seharusnya di sekolah dan bermain bersama teman-temannya," ujarnnya. T Susilo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.