Pemprov Sulbar perkuat sinergi pembangunan nasional

Selasa, 28 Oktober 2025 18:39 WIB

Pelaksana harian Sekda Provinsi Sulbar, Junda Maulana Sulbar saqt mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Nasional sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, di Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Selasa (28/10/2025) ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah setempat.

"Sinergi pembangunan pusat dan daerah diperkuat melalui penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah," kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar telah mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Nasional sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurut dia, Rakor nasional tersebut mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Forum strategis tersebut menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan agar program nasional dan program daerah saling mendukung dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan, arahan Mendagri telah sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan sebagai dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.

Junda yang juga Kepala Bappeda Provinsi Sulbar mengatakan,
Rakor tersebut juga menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang sudah menjadi keharusan.

"Sulbar berkomitmen memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor melalui peran strategis Sekda," katanya.

Menurut dia, Bapperida Sulbar akan terus memperkuat fungsinya sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sekretaris Daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, sedangkan Bappeda berfungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil sehinga perlu peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, arahan Mendagri bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang inovatif dan efisien tanpa membebani masyarakat mesti dioptimalkan melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi seperti di Kabupaten Banyuwangi dan terus Sulbar akan mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan PAD dan penyusunan kebijakan berbasis data.

Ia berharap, Rakor Nasional memperkuat konsolidasi dan komitmen bersama seluruh daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.