DJP Sulselbartra optimistis penerimaan pajak tercapai Rp18,91 triliun pada 2025

Rabu, 29 Oktober 2025 19:27 WIB

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra YFR Hermiyana (kiri) memaparkan realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya yakni di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara (Sulselbartra), Rabu (29/10/2025). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) YFR Hermiyana optimistis penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah pusat sebesar Rp18,91 triliun akan tercapai hingga akhir 2025.

"Setiap tahun memang seperti itu, penyerapan kurang maksimal hingga triwulan ketiga. Tapi, tetap saja hingga akhir tahun itu selalu tercapai," ujarnya, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu.

Hermiyana mengatakan DJP Sulselbartra yang membawahi tiga provinsi ini merasa tertantang untuk memenuhi target tersebut, apalagi penyerapan pajak hingga triwulan III belum ada yang menyentuh angka 60 persen.

Untuk penerimaan sendiri dari tiga provinsi sudah tercapai Rp9,69 triliun atau 52,54 persen dari target 2025 sebesar Rp18,91 triliun.

Hermiyana merincikan, untuk Provinsi Sulsel penerimaan pajak ditargetkan Rp13,27 triliun dan telah tercapai Rp7,30 persen atau sekitar 55,01 persen.

Di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baru mengumpulkan pajak sebesar Rp408 miliar dari target Rp1,04 triliun atau sekitar 39,20 persen.

Sementara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) target penerimaan mencapai Rp4,59 triliun dan telah tercapai Rp2,26 triliun atau sekitar 49,17 persen.

"Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya itu semua belanja atau penerimaan selalu menumpuk di akhir tahun dan kami pun optimistis dengan semua akan tercapai. Memang ini butuh kerja keras," katanya pula.

Adapun komposisi penerimaan pajak di Sulsel berasal dari dari pajak pertambahan hasil (PPh) yaitu sebesar Rp3,42 triliun dari target Rp6,26 triliun.

Disusul PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp3,21 triliun dari target Rp6,93 triliun.

Kemudian pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, dan lainnya (PBB P5L) terealisasi Rp61,17 miliar dari target Rp67,89 miliar, dan pajak lainnya tercapai Rp600 miliar dari target Rp7,72 miliar.