DPRD Tator kecewa pengalihan dana BLT ke proyek fisik

Minggu, 22 Februari 2026 10:18 WIB

Suasana kegiatan rapat dengar pendapat Komisi I dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML), Camat Rembon, serta Penjabat Kepala Lembang Batusura’ di Tana Toraja, Sulsel. (ANTARA/HO-DPRD Tator)

Makassar (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan, menyatakan kekecewaannya atas pengalihan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga kurang mampu di Lembang Batusura’, Kecamatan Rembon, yang dialihkan ke proyek fisik.

"Hal ini berdasarkan hasil Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML), Camat Rembon, serta Penjabat Kepala Lembang Batusura’ kemarin," kata Ketua Komisi I DPRD Tana Toraja Medi Sura saat dikonfirmasi dari Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan dalam rapat tersebut Penjabat Kepala Lembang Batusura’ Junta Tiranda mengungkapkan bahwa alokasi dana yang semestinya digunakan untuk BLT dialihkan terlebih dahulu untuk membiayai pekerjaan fisik di wilayah itu.

Menurut Junta, keputusan itu diambil dengan pertimbangan agar pekerjaan fisik dapat selesai tepat waktu tanpa terhambat oleh cuaca hujan.

Akibatnya nasib 43 warga Tator hingga kini belum menerima BLT selama enam bulan terakhir. Total nominal anggaran BLT yang belum tersalurkan diperkirakan mencapai Rp77,4 juta untuk periode Juli–Desember 2025.

Hanya saja langkah tersebut berujung pada ketidakpastian. Pemerintah pusat menunda pencairan Dana Desa tahap dua untuk tahun 2025, yang menjadi sumber pembiayaan proyek fisik tersebut.

Akibatnya tidak hanya BLT yang belum dibayarkan, tetapi juga upah pekerja dan biaya bahan bangunan untuk proyek fisik masih tertunda.

"Kami menyayangkan keputusan pengalihan anggaran BLT yang merugikan warga kurang mampu," kata Medi.

Ia mengingatkan hak warga atas BLT harus diprioritaskan dan tidak boleh tertunda akibat pertimbangan alokasi anggaran yang kurang tepat. Karena itu pihak Komisi I merekomendasikan agar BLT segera dibayarkan, dengan catatan prosesnya tetap sesuai aturan berlaku.

Dia mengatakan permasalahan tersebut menggambarkan tantangan dalam pengelolaan anggaran desa dan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap prioritas penggunaan dana, terutama yang menyangkut bantuan langsung untuk masyarakat rentan.