Pemkab Gowa dorong sinergi ekonomi Sulsel melalui pengendalian inflasi

Kamis, 30 Oktober 2025 16:35 WIB

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV di Gowa, Kamis (30/10/2025). ANTARA/HO-Pemkab Gowa

Gowa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV yang mendorong sinergi ekonomi dalam rangka mengendalikan inflasi di provinsi ini.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin di Gowa, Kamis, mengatakan langkah sinergi itu menjadi esensial untuk mengelola pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai percontohan (role model) dalam transaksi non-tunai yang kontributif bagi stabilitas nasional.

“Gowa, Maros dan Takalar adalah daerah penghasil pangan, sedangkan Makassar berperan sebagai pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan ini harus dimanfaatkan melalui penyusunan neraca pangan yang presisi agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berbasis bukti,” ujarnya.

Darmawangsyah menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa tahun 2024, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,39 persen dengan tingkat inflasi sebesar 1,19 persen yang mengacu pada Kota Makassar.

Angka ini menunjukkan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil namun tetap membutuhkan pengawasan ketat terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis.

Ia menyatakan kolaborasi itu akan berfokus pada pengendalian inflasi, penyusunan neraca pangan berbasis data, dan adopsi masif elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Inflasi pangan adalah persoalan nyata yang menuntut kesiapan sistem dan koordinasi lintas daerah. Kami berkomitmen memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, menggelar pasar murah secara berkala, dan memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Selain menyoroti upaya pengendalian harga, Wakil Bupati Gowa juga mendorong adopsi sistem transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, elektronifikasi bukan hanya efisiensi administrasi, tapi juga sebagai mekanisme pengawasan fiskal yang berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah adalah instrumen penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi pembayaran, kita dapat meminimalkan kebocoran anggaran sekaligus mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal,” tuturnya.

Wakil Bupati Gowa juga menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah.

“Sinergi yang dibangun hari ini adalah bentuk nyata kesinambungan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika leluhur kita mampu membangun perdagangan lintas pulau berabad-abad lalu, kita harus mampu memastikan stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi masa depan,” terang dia.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia, TPID Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar serta menjadi wadah konsolidasi teknokratik dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kestabilan inflasi di kawasan penyangga ekonomi Sulawesi Selatan.