Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar menargetkan penurunan angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu menjadi 3,5 persen pada tahun 2027 sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham saat memimpin rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Makassar, Kamis, mengatakan, penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Penanggulangan kemiskinan bukan hanya urusan data dan angka, tetapi tentang bagaimana kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat. Semua pihak harus bekerja bersama agar hasilnya nyata,” katanya.
Wakil Wali Kota menekankan pentingnya peran RT dan RW sebagai garda terdepan dalam memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.
Data tingkat kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2024 berada di angka 4,97 persen, dan diharapkan menurun menjadi di bawah 3,5 persen pada tahun 2027 sesuai arah RPJMD 2025–2029
Aliyah Mustika Ilham mengatakan pemerintah kota akan berupaya memperkuat peran akar rumput dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan.
“RT dan RW diharapkan mampu menyisir betul-betul warga miskin di wilayahnya. Kinerja mereka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penurunan kemiskinan di Kota Makassar,” ujarnya.
Menurut Aliyah Mustika Ilham, kolaborasi di tingkat akar rumput menjadi kunci percepatan program pengentasan kemiskinan.
Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Daeng.
“Kami berharap seluruh pihak dapat berkomitmen dan berkolaborasi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama untuk membangun kesejahteraan warga Makassar,” terangnya.
Rapat Koordinasi TKPKD ini juga membahas sejumlah isu strategis, seperti kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerataan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di sektor formal.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat langkah bersama menuju Makassar yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.
