Gubernur Sulbar dorong FKUB jaga kerukunan umat beragama

Senin, 24 November 2025 19:17 WIB

Gubernur Sulbar Suhardi Duka (dua dari kiri) bersama Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin Kasim (kiri) serta Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi (dua dari kanan) pada Rapat Koordinasi FKUB Sulbar di Mamuju, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempertahankan dan menjaga kerukunan antar-umat beragama guna mendukung pembangunan di daerah itu, agar berjalan secara optimal.

"Saya mendorong FKUB Sulbar terus mempertahankan dan menjaga kerukunan antar-umat beragama di Sulbar sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik," katanya pada Rapat Koordinasi FKUB Sulbar di Mamuju, Senin.

Pada kegiatan itu, ia menjelaskan tantangan besar dihadapi Pemerintah Provinsi Sulbar terkait dengan pendanaan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Oleh karena itu, ia meminta para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kondisi keuangan daerah saat ini.

Selama ini, katanya, pemerintah provinsi tetap menyalurkan bantuan hibah kepada sejumlah lembaga keagamaan dan sosial, seperti FKUB, MUI, KONI, PMI, pramuka, serta tetap menjalankan program beasiswa karena bersifat mandatori.

Namun, katanya, pada 2026 bantuan rumah ibadah terpaksa dihentikan sementara waktu demi menjaga program prioritas lain, seperti subsidi BPJS, beasiswa, dan pembangunan infrastruktur yang dianggap lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Saya sangat peduli pada rumah ibadah tanpa membedakan agama. Tapi kali ini memang tidak bisa. Daripada kita hentikan subsidi BPJS atau beasiswa, itu jauh lebih parah," katanya.

Meski dalam keterbatasan anggaran, ia menyebut anggaran yang masuk ke Sulbar masih cukup besar berkat komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

"Hampir seluruh kementerian merespons positif berbagai program yang diajukan Pemprov Sulbar," katanya.

Pada 27 November 2025, Pemprov Sulbar juga berencana mengajukan perbaikan tata ruang Sulbar kepada Menteri Kehutanan, menyusul masih luas kawasan hutan yang menghambat pengembangan perkebunan dan fasilitas pemerintahan, khususnya di Kabupaten Mamasa dan sekitarnya.

Salah satu program unggulan yang akan didorong pada 2026, katanya, program padat karya dengan alokasi sekitar Rp70 miliar.

"Program ini akan dikerjakan langsung oleh masyarakat tanpa melalui kontraktor sehingga warga bisa memperoleh penghasilan sekaligus menikmati hasil pekerjaannya," ujarnya.

Ia berharap Rakor FKUB menghasilkan keputusan yang konstruktif dan dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar sebagai bahan pertimbangan dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di daerah.

"Semoga bisa dipahami kondisi masyarakat dan kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini," kata Suhardi Duka.

Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin Kasim mengatakan FKUB garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang beragam, baik budaya, kepentingan, maupun keyakinan.

“Tokoh agama dan pengurus FKUB harus benar-benar memahami kondisi masyarakat. Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan," katanya.

Ia menyebut FKUB rumah bersama untuk berdiskusi secara setara, tidak hanya terkait dengan isu keagamaan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.

"Tokoh agama harus mampu memberikan pemahaman yang menyejukkan kepada umat," demikian Sahabuddin.