Komisi VII DP temukan industri galangan kapal di Intim belum optimal

Makassar (ANTARA) - Komisi VII DPR RI pada kunjungan kerja di Kota Makassar, Kamis, menemukan industri galangan kapal yang berada di kawasan Indonesia Timur (Intim) belum dioptimalkan secara menyeluruh oleh PT Industri Kapal Indonesia (IKI).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnuniah Chalim mengemukakan potensi industri galangan kapal sangat besar di Indonesia Timur, namun optimalisasinya baru mencapai 60 persen serta menghadapi sejumlah permasalahan.

"Seperti dari asosiasi galangan kapal muncul tentang ekosistem terhadap galangan kapal sendiri, dari kesiapan Pemda yang diminta aturan tidak berubah-berubah pada Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), makanya itu butuh komitmen bersama," urainya di Makassar, Kamis.

Chusnuniah menyebut, masalah yang muncul lainnya ialah perizinan yang terkesan sulit dan ribet, mengakibatkan tidak banyak investor yang melirik sektor industri galangan kapal di Indonesia Timur.

Sementara posisi Makassar, sebagai titik hub Indonesia Timur dinilai sangat strategis, terlebih dengan hadirnya PT IKI di Makassar.

Berdasarkan data, Indonesia memiliki 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kota. Sementara dari jumlah tersebut, hanya 20 persen dari total galangan kapal tersebut yang ada di Indonesia Timur.

Selain itu, estimasi penyerapan tenaga kerja industri galangan kapal yang mencapai 46 ribu orang, masih didominasi oleh lulusan SMA sederajat sebesar 50 persen lebih.

"Sebenarnya, ini sangat potensial apalagi Makassar hub Indonesia Timur, cuman persoalannya baru 60 persen yang bisa dimaksimalkan karena banyak persoalan, termasuk peralatan-peralatan yang butuh pembaruan, yang umurnya sudah sangat tua," urainya.

Pada pembaruan dan perawatannya, dipastikan membutuhkan pula teknologi terbaru untuk menangani kapal-kapal baru, dan ini menjadi tantangan pada industri galangan kapal di Indonesia, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan ini, juga muncul keluhan dari asosiasi tentang PPN yang dibebankan ke industri galangan kapal tetapi tidak di pelayaran.

"Persoalan-persoalan itu yang bisa kita coba nanti bahas di Jakarta, solusinya seperti apa. Beberapa yang sifatnya kebijakan kita coba akan cari jalan tengah dengan kementerian," ujarnya.

Pada kesempatan ini, sejumlah anggota legislatif dari Komisi VII DPR RI ini juga menyoroti kemampuan galangan kapal dalam mengoptimalkan peralatan yang ada, penyerapan SDM, hingga perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

"Penyerapan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama, khususnya pada penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan agar kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat," tambah Anggota DPR RI Komisi VII Ahmad Daeng Se're.