Makassar (ANTARA) - Di tengah arus modernitas, peran Bissu di Sulawesi Selatan mengalami perubahan signifikan. Keberadaannya dahulu dianggap sakral, kini hanya dilihat sebagai produk budaya yang menjaga ritual dan tradisi.
Sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Bugis telah mengenal sistem kepercayaan terhadap entitas tertinggi sebagai pemilik kehidupan yang disebut Dewata Seuwae. Dalam kepercayaan tersebut, Bissu dipandang sebagai tokoh sakral yang berperan sebagai perantara antara Sang Pencipta dan manusia.
Puang Matoa Bissu Bone, Ancu (60), menuturkan bahwa kehidupan Bissu telah mengalami banyak perubahan dibandingkan masa lalu. Dahulu, keberadaan Bissu sangat lekat dengan lingkungan istana.
“Di masa lalu, Bissu itu hanya dijumpai di dalam istana, tidak pernah keluar. Nanti dia keluar kalau ada kegiatan ritual tertentu," ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/12).
Ia juga menjelaskan pada masa itu para Bissu berada dalam tanggungan kerajaan. Negara atau raja memberikan dukungan penuh, mulai dari pemberian gaji hingga tempat tinggal berupa rumah arajang.
Selain itu, Bissu juga diberikan galung kasiwiang, yakni lumbung padi yang menjadi penopang kehidupan mereka.
Secara spiritual, Bissu merupakan pendeta Bugis yang diyakini telah menanggalkan hasrat duniawinya dan hanya mengabdi untuk dewata dan adat.
Namun, seiring runtuhnya sistem kerajaan dan minimnya perhatian negara, Bissu harus mencari penghidupannya sendiri.
Puang Lolo Bissu Segeri, Anca (25) yang kerap disapa Bissu Caca pun mengatakan bahwa kondisi saat ini menuntut Bissu untuk memikirkan kehidupan duniawinya. Olehnya, Bissu kini berpencar mencari penghidupan.
“Bissu itu tidak akan berpikir tentang duniawinya. Dengan kondisi sekarang, mau tidak mau harus berpikir tentang duniawi. Makanya Bissu sekarang berpencar, ada yang jadi indo’ botting (perias pengantin), tukang cukur, petani," ucapnya saat dihampiri di kediamannya, Jumat (5/12).
Ia menimpali bahwa perbedaan zaman menuntut Bissu harus tahu menempatkan dirinya dalam masyarakat.
“Seorang Bissu harus mampu menempatkan diri di mana dia menjadi Bissu, di mana dia jadi orang biasa, karena bedanya zaman. Dulu saat masih sakralnya pelantikan Bissu, kita akan jadi Bissu terus," ucap Bissu termuda di Sulawesi Selatan ini.
Menurutnya, keberadaan Bissu di tengah era modern hanya dianggap sebagai penjaga tradisi saja. Ia khawatir apakah Bissu masih bisa eksis di masa yang akan datang.
Dalam buku Bissu Dalam Masyarakat Bugis Kontemporer ditulis oleh Prof. Halilintar Latief, disebutkan bahwa operasi toba’ (tobat) yang dilakukan gerombolan DI/TII di bawah komando Kahar Muzakkar turut berkontribusi terhadap pelemahan peran Bissu. Mereka dianggap musyrik, penyembah berhala dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Akademisi Antropologi Universitas Hasanuddin, Batara Al Isra mengemukakan bahwa kelompok Bissu mengalami desakralisasi namun tetap eksis sebab ada proses sinkretisme.
“Posisinya kemudian mengalami desakralisasi, jadi dia yang awalnya sakral, kemudian dihilangkan itu nilai-nilai kesakralannya. Meskipun tetap ada yang percaya pada pemahaman itu. (pada perkembangannya) muncul nilai-nilai sinkretis yang mencampurkan antara Islam dengan Bugis kuno," ujarnya saat diwawancara via zoom meeting, Sabtu (13/12).
Baca juga: 20 seniman muda pelajari budaya Bissu di Segeri Pangkep
Batara menambahkan bahwa kelompok Bissu akan tetap menemukan ruang negosiasi untuk tetap ada. Ia berpendapat bahwa anggapan komersialisasi itu justru menjadi ruang untuk memperkenalkan Bissu.
“Upaya komersialisasi Bissu itu juga yang membuat Bissu itu dikenal dan kalau orang kenal, orang tahu, kan bisa jadi dijaga dan dianggap sebagai nilai unik dari Sulsel," katanya.
Kegelisahan akan keberlangsungan Bissu di masa depan tidak sepenuhnya sejalan dengan upaya dari pemerintah daerah dalam merawat keberadaan kelompok Bissu di Sulawesi Selatan.
Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Faulina Muliana Soamole mengatakan bahwa upaya pemerintah merawat Bissu hanya pada kegiatan-kegiatan kultural saja.
“Kalau pemerintah daerah atau khususnya provinsi, itu secara kultural saja. Misalkan ada kegiatan-kegiatan, kita undang mereka untuk tampil, tapi tidak terlalu sampai detail mendalam," ucapnya.
Faulina juga mengatakan pemerintah menjaga kenetralan dalam masyarakat agar tidak ada konflik terkait dengan hadirnya Bissu di ruang-ruang publik.
Sebelumnya, pemerintah akan menganggarkan terkait rencana program itu, tapi dinolkan karena efisiensi anggaran.
Baca juga: Disbudpar Pangkep: jangan biarkan komunitas Bissu punah
