UMI serahkan rekomendasi RUU Ketenagalistrikan

Jumat, 10 Juli 2026 14:00 WIB

Rektor UMI Prof Hambali Thalib. ANTARA/HO-UMI

Makassar (ANTARA) - Universitas Muslim Indonesia (UMI) menyerahkan dokumen rekomendasi akademik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan kepada Komisi XII DPR sebagai dukungan kampus dalam penguatan ketahanan energi nasional.

Rektor UMI Prof Hambali Thalib dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan rekomendasi itu memuat berbagai gagasan strategis, di antaranya penguatan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem kelistrikan dan keamanan siber sektor energi.

Selanjutnya penguatan ketahanan menghadapi dinamika geopolitik global, pemerataan akses energi bagi wilayah kepulauan, pengembangan sumber daya manusia energi masa depan, penerapan ekonomi sirkular, hingga mekanisme evaluasi berkala agar regulasi tetap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prof Hambali mengapresiasi arah pembaruan RUU Ketenagalistrikan yang mencakup penguatan penguasaan negara, ketahanan energi, transisi energi, serta pembangunan sistem kelistrikan yang lebih berkeadilan.

Namun demikian, menurut dia, regulasi tersebut perlu dipandang dalam perspektif yang lebih luas.

Lebih jauh dijelaskan, listrik kini telah berkembang menjadi fondasi utama kehidupan modern. Pelayanan kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, komunikasi, pemerintahan, hingga pusat data nasional sangat bergantung pada keandalan sistem kelistrikan.

Karena itu, kata dia, regulasi masa depan tidak cukup hanya mengatur penyediaan energi, tetapi juga harus menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang andal, aman, terjangkau, serta tetap berfungsi dalam berbagai kondisi darurat.

Prof Hambali juga memperkenalkan konsep “kedaulatan antisipatif”, yakni kemampuan negara membangun berbagai pilihan kebijakan sebelum krisis benar-benar terjadi.

Menurut dia, negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah menghadapi krisis, melainkan negara yang telah menyiapkan solusi jauh sebelum krisis datang.

UMI juga mengusulkan agar perguruan tinggi diberikan ruang sebagai mitra ilmiah negara dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ketenagalistrikan secara berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.