Realisasi penyaluran FLPP capai Rp926,21 miliar

Rabu, 12 Agustus 2026 14:35 WIB

Kakanwil DJPb Provinsi Sulsel Supendi bersama Bupati Jeneponto.

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp926,21 miliar untuk pembangunan 7.410 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Rabu, mengatakan, anggaran Rp926,21 miliar itu digunakan untuk pembangunan 7.410 unit rumah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Semester I -2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Semester I-2026 sudah dibangun 7.410 unit rumah dengan penyaluran Rp926,21 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkas menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.