Belanja TKD Rp5,97 triliun untuk biayai layanan publik daerah di Sulsel

Rabu, 1 April 2026 10:08 WIB

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Hari Utomo. ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar, Sulsel (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Hari Utomo menyampaikan belanja transfer ke daerah (TKD) di Sulsel, yang hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp5,97 triliun, digunakan untuk membiayai pelayanan publik daerah.

"Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp5,97 triliun atau sekitar 22,32 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp26,77 triliun," ujarnya di Makassar, Sulsel, Rabu.

Hari menjelaskan bahwa penyaluran TKD tersebut menunjukkan tren yang cukup baik pada awal tahun anggaran, dengan distribusi yang relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.

Ia menyatakan hampir seluruh daerah mencatatkan realisasi yang mendekati pagu yang telah ditetapkan, dengan selisih relatif kecil.

Menurut Hari, kondisi ini mencerminkan bahwa proses penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berjalan dengan lancar dan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.

"Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat dari aliran dana tersebut secara lebih merata," katanya.

Berdasarkan data Kemenkeu Perwakilan Sulawesi Selatan, realisasi TKD di masing-masing daerah menunjukkan capaian yang relatif seimbang.

Di wilayah utara, Kabupaten Luwu Utara mencatat realisasi sebesar Rp216,91 miliar dari pagu Rp955,01 miliar, sementara Kabupaten Luwu Timur terealisasi Rp257,73 miliar dari pagu Rp1,15 triliun.

Kota Palopo mencatat realisasi Rp128,46 miliar dari pagu Rp532,28 miliar, sedangkan Kabupaten Luwu sebesar Rp216,52 miliar dari pagu Rp986,90 miliar.

Di kawasan Toraja, Kabupaten Tana Toraja mencatat realisasi Rp150,52 miliar dari pagu Rp759,91 miliar, sementara Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp157,52 miliar dari pagu Rp742,08 miliar.

Untuk wilayah Ajatappareng, Kabupaten Pinrang terealisasi Rp212,01 miliar dari pagu Rp907,04 miliar, Kabupaten Barru Rp131,49 miliar dari pagu Rp570,93 miliar, dan Kota Parepare Rp117,04 miliar dari pagu Rp517,20 miliar. Kabupaten Enrekang juga mencatat realisasi Rp158,90 miliar dari pagu Rp706,50 miliar.

Sementara itu, di kawasan Mamminasata, Kabupaten Maros mencatat realisasi Rp215,87 miliar dari pagu Rp918,68 miliar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp213,15 miliar dari pagu Rp937,26 miliar, Kabupaten Gowa Rp288,63 miliar dari pagu Rp1,27 triliun, serta Kota Makassar Rp506,70 miliar dari pagu Rp2,03 triliun.

Kabupaten Takalar mencatat realisasi Rp174,41 miliar dari pagu Rp740,61 miliar dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp190,41 miliar dari pagu Rp833,22 miliar.

Di wilayah selatan dan timur, Kabupaten Bantaeng terealisasi Rp133,24 miliar dari pagu Rp589,15 miliar, Kabupaten Bulukumba Rp231,93 miliar dari pagu Rp964,43 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp150,80 miliar dari pagu Rp693,92 miliar. Kabupaten Sinjai mencatat realisasi Rp170,43 miliar dari pagu Rp729,55 miliar.

Adapun untuk wilayah tengah, Kabupaten Bone mencatat realisasi Rp392,87 miliar dari pagu Rp1,78 triliun, Kabupaten Soppeng Rp159,52 miliar dari pagu Rp693,49 miliar, dan Kabupaten Wajo Rp214,61 miliar dari pagu Rp966,33 miliar. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencatat realisasi Rp181,05 miliar dari pagu Rp770,91 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mencatat realisasi sebesar Rp1,00 triliun dari total pagu Rp4,02 triliun.