PPN Belum Layak Dibangun di Sulbar
Mamuju (ANTARA Sulsel) - Usulan pembangunan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) dinilai belum layak dibangun di Mamuju oleh komisi IV DPR-RI.
Hal tersebut dikemukakan, Ketua Komisi IV DPR-RI Syafril Hutahuruk disela-sela kunjungan kerjanya pada saat berdialog dengan nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Mamuju, Rabu
Hutahuruk didampingi 11 orang anggota Komisi IV DPR-RI yang membidani masalah pertanian, perikanan, perkebunan dan urusan logistic melakukan kunjungan kerja sejak tanggal 4-8 Agusutus di Sulbar, untuk meninjau pembangunan yang ada di wilayah itu.
Menurut Hutahuruk pembangunan PPN di Sulbar belum layak karena menilai di Provinsi itu belum memiliki sejumlah fasilitas sebagai prasyarat untuk menunjang berdirinya sebuah PPN.
Di Sulbar ini belum memiliki Cold Storage (Alat pendingin ikan) serta tidak memiliki pabrik es nelayan yang mampu mengawetkan ikan hasil tangkapan nelayan, ujarnya.
Selain itu kata dia, juga tidak memiliki sejumlah fasilitas listrik guna dimanfaatkan untuk pendingin es maupun untuk sarana dan fasilitas lainnya, jika PPN dibangun.
Oleh karena itu, ia menilai PPN di Sulbar belum layak dibangun karena hanya akan menghabiskan anggaran akibat tidak akan bisa dimanfaatkan.
Dinas perikanan dan kelautan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah mengusulkan agar PPN di bangun di Provinsi termuda ke 33 di Indonesia itu ke komisi IV DPR-RI.
Usulan tersebut disampaikan Kepala DKP Sulbar Haruna Hamal. Ia menyampaikan kalau Provinsi Sulbar sangat butuh PPN untuk meningkatkan potensi perikanan bagi nelayan yang jumlahnya sekitar 5000 jiwa di wilayah itu.
Menurut dia, PPN akan membantu nelayan dalam mendistribusikan hasil produksi nelayan di wilayah itu yang mencapai sekitar 66.577ton.
(T.PK-MFH/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
