PPP Sulsel Kubu Djan bekukan lima DPC

Kamis, 18 Juni 2015 18:55 WIB

Sekertaris DPW PPP Sulsel Kubu Djan Faridz, H Nasrun (kanan) memberikan pandangan didampingi Achmad Zubair (tengah) dan Arief Wicaksono (kiri) pada diskusi politik di Makassar, Rabu. (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

"Berdasarkan aturan AD/ART partai bila pengurus DPC tidak aktif kurang dari lima puluh persen...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan kubu Djan Faridz membekukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima kabupaten.

"Berdasarkan aturan AD/ART partai bila pengurus DPC tidak aktif kurang dari lima puluh persen maka akan dibekukan," kata Sekertaris DPW PPP Sulsel H Nasrun di Makassar, Kamis.

Ia menyatakan meskipun dinamika dualisme kepengurusan di tubuh PPP tingkat pusat, namun PPP Sulsel menjelang Pilkada serentak tetap bersikukuh menjatuhkan sanksi bagi DPC yang kepengurusnnya tidak aktif sampai 50 persen.

"Lima DPC tersebut yakni Kabupaten Gowa, Takalar, Soppeng, Pinrang dan Maros. Kepengurusan DPC mereka tidak aktif lagi. Sementara DPC Kabupaten Bantaeng baru-baru ini melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa," katanya.

Kendati dengan pembekuan tersebut terkait dualisme kepengurusan antara kubu Romahurmuziy alias Romi versus Djan Faridz menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di 11 Kabupaten pada 9 Desember 2015, kata dia, bukan itu persoalan utamanya.

"Kalau Ketuanya tidak mau bergabung maka akan Wakil Ketuanya, begitupun Wakil Ketua tidak mau maka Sekertarisnya, kalau pun mereka tidak mau maka tentu dibekukan. Hal ini dilakukan guna menjalankan roda organisasi partai," ujarnya.

Mengenai dengan bakal calon yang bakal diusung PPP Sulsel pada pilkada serentak nanti lanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional semua DPW dan DPC wilayah silahkan membuka diri terhadap bakal calon mendaftar di PPP.

"Jadi sampai saat ini tidak ada Muscab hingga 2016. Bagi DPC yang mempunyai pendekatan terhadap Bakal Calon pempin daerah masing masing disilahkan membuka diri," katanya.

Meskipun adanya benturan konflik dan kepentingan politik, dirinya membantah tidak ada konflik ditubuh PPP, kendati ada yang dibekukan itu merupakan bagian dari Surat Keputusan pada Muktamar PPP di Bandung pada 2011 lalu.

"Kita optimistis melaksanakan Pilkada. Saat ini dipihak kami masih melakukan langkah hukum dan langkah islah pun sudah dijalankan sedangkan pada tingkatan mahkamah partai sudah jelas kok," ujarnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas 45 Bosowa Arief Wicaksono menyatakan dengan dualisme struktural serta konflik yang berkepanjangan akan mempengaruhi pencitraan PPP di mata publik.

"Muaranya akan berpengaruh pada dukungan publik dan bisa saja menurun, tentunya ini akan meminimalisir dukungan PPP di masyakat. Kalau langkah kongkret sudah ada maka segerakanlah," ujar dia.

Selain itu PPP adalah partai jebolan orde baru dan tetap bertahan meskipun badai konflik pernah terjadi di tubuh partai berlambang ka`bah ini pada Pemilu yang lalu.

"Tantangan perpecahan ini memang sudah ada sebelumnya, jadi PPP saya rasa masih sangat kuat. Untuk itu kita kembalikan lagi mesin politik partai itu awalnya di lokal bukan nasional meskipun yang terpilih duduk tetap main di tingkat nasional. Mestinya basis harus di perkuat di tingkat lokalitas," ucapnya menyarankan.

Peluang PPP di Pilkada nanti, Arief menambahkan cukup baik mengingat masih ada kursi DPRD di sejumlah kabupaten yang bisa dijadikan jaminan ikut serta dalam pilkada.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.