Pengamat: Pilkada Soppeng terancam ditunda

Senin, 27 Juli 2015 21:00 WIB

"Kalau pilkada Soppeng hanya diikuti satu pasangan calon, sesuai dengan aturan KPU...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin mengatakan, pilkada serentak khususnya di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, terancam ditunda karena saat ini baru ada satu pasangan bakal calon mendaftar di KPU setempat.

"Kalau pilkada Soppeng hanya diikuti satu pasangan calon, sesuai dengan aturan KPU, pilkada harus ditunda hingga tahun 2017 nanti," kata Arqam di Makassar, Senin.

Menurut dia, bila masa pendaftaran batas akhir 28 Juli 2015 pukul 16.00 WITA hanya satu pendaftar saja, maka tentunya pilkada harus ditunda sehingga pemerintah provinsi dipastikan akan menunjuk pemimpin sementara atau disebut Carateker.

"Masa jabatan Bupati Soppeng akan berakhir Oktober ini, tentunya akan diisi carateker untuk menjalankan roda pemerintahan sementara. Dan bila Pilkada ini tertunda maka masa kerja carateker akan berlanjut hingga pilkada selanjutnya 2017 nanti," kata dia.

Mengenai siapa yang pantas menjadi carateker di kabupaten bertajuk Kalong (kalelawar) itu apabila pilkada tersebut ditunda, kata dia, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang punya wewenang menujuk "carateker".

"Ditunjuk pastinya harus memenuhi syarat, seperti pamong senior atau minimal kepala dinas. Bisa saja Lutfi Halide juga memiliki peluang," katanya memprediksi.

Namun, dirinya tetap berharap pilkada Soppeng tidak ditunda. Sebab, apabila diundur hingga tahun 2017 maka persiapan calon yang telah dilakukan selama ini akan menjadi sia-sia.

"Kalau saja nantinya pilkada di Soppeng berujung pendundaan maka tidak akan seru dan semua pihak yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya akan kecewa," katanya.

Saat ini baru pasangan bakal calon, yaitu Kaswadi Razak-Supriansyah tagline Akar-Super yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon di KPU setempat.

Pasangan ini diusung hampir semua partai di Kabupaten Soppeng dengan rekomendasi total 23 kursi di DPRD, seperti PAN, PKS, PKB dan Gerindra hingga Partai Golkar.

Sementara pasangan lain, yakni Lutfi Halide-Andi Zulkarnain Soetomo tagline LHD-Azaz diyakini tidak memenuhi persyaratan kursi dan hanya mendapatkan empat kursi dari Demokrat dua kursi, NasDem satu kursi dan PBB satu kursi dari persyaratan KPU Soppeng minimal diusung enam kursi.

Sedangkan pasangan bakal calon perseorangan atau independen, yakni Andi Kaharuddin-Andi Kastahar juga terancam tidak dapat maju karena kekurangan persyaratan dukungan masyarakat melalui foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat dikonfirmasi terkait adanya wacana tersebut, Lutfi Halide enggan memberikan tanggapan dan tidak ingin berandai-andai sebab dirinya masih tetap optimistis maju.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pemprov telah mempersiapkan sejumlah eselon II terbaiknya untuk di posisikan menjadi "carateker" bila mana hal itu terjadi dan akan selektif serta membuat regulasi memilih terbaik dari yang terbaik.

"Pelaksana tugas (plt) itu harus memiliki uji kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan, kalau pun itu terjadi akan ada seleksi, dan penunjukan dilakukan setelah jabatan kepala daerah semua berakhir, Kami jamin carateker yang ditunjuk akan bertanggungjawab," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.