Mahasiswa Makassar kecam sidang MKD Setya Novanto

Selasa, 8 Desember 2015 15:34 WIB

"Kami menilai ada permainan saat sidang di MKD. Jelas Setya Novanto...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar melakukan aksi turun ke jalan mengecam sidang Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) yang terkesan melindungi Ketua DPR Setya Novanto.

"Kami menilai ada permainan saat sidang di MKD. Jelas Setya Novanto telah mencederai proses demokrasi yang berjalan di Indonesia," ujar Burhan Korlap Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Amati) saat orasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Selasa.

Pihaknya juga menyatakan mosi tidak percaya atas anggota perwakilan dewan yang terkesan melindungi Ketua DPR yang jelas-jelas melanggar kode etik dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai legislator.

"Kami tidak lagi percaya dengan DPR bila Setya Novanto masih menjabat, dirinya harus mengakui kesalahan dan mundur dari anggota dewan karena secara nyata terbukti dihadapan publik melanggar, kenapa lagi orang terbukti bersalah masih dilindungi," jelas dia.

Sementara mahasiswa lainnya Amar juga menggelar aksi di bawah jembatan layang Makassar menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan melindungi Setya Novanto mesti sidang di MKD Senayan Jakarta terkait kasus permintaan saham di PT Freeport yang sampai saat ini tidak mampu menjatuhkan sanksi terhadap politisi asal Partai Golkar itu.

"Persoalan ini bukan hal kecil tapi persoalan menyangkut orang banyak serta kredibilitas sebagai perwakilan rakyat. Copot Setya Novanto beserta orang-orang yang picik melindungi dia. Sidang tertutup di MKD tadi malam adalah bukti nyata pelemahan hukum dan pembunuhan demokrasi ," tegasnya.

Sedangkan mahasiwa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan berujukrasa di gedung DPRD Provinsi Sulsel juga menyatakan tidak percaya dengan sistem hukum yang berlaku di DPR.

"Kami mendesak kasus ini segera di tuntaskan termasuk mencopot Setya dari jabatannya karena mencederai kepercayaan rakyat Indonesia.Cabut kontrak dengan PT Freeport Indonesia karena merugikan rakyat Indonesia," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.