Wagub minta Kampung KB terintegrasi ekonomi kerakyatan

Kamis, 14 Januari 2016 15:14 WIB

"Kampung KB ini kan program nasional, tapi saya minta khusus di Sulsel Kampung KB...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu`mang meminta agar program Kampung KB yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel dapat diintegrasikan dengan program ekonomi kerakyatan.

"Kampung KB ini kan program nasional, tapi saya minta khusus di Sulsel Kampung KB jangan hanya menggunakan pendekatan kependudukan, tetapi bagaimana mereka yang lahir ini kesejahteraannya terjamin," kata Agus yang ditemui usai memberikan arahan kepada jajaran BKKBN Sulsel, di Makassar, Kamis.

Agus mencontohkan, untuk setiap kelahiran di daerah pegunungan, ditandai dengan penanaman lima pohon buah produktif.

"Tidak terasa, ketika anak tersebut tumbuh besar, hasil panen pohon dapat digunakan untuk membiayai sekolahnya," ujar wagub.

Sementara di daerah perkotaan, keluarga di Kampung KB dapat diberikan bantuan untuk usaha yang produktif.

"Kami akan minta pihak BKKBN Sulsel untuk berdiskusi dengan tim pengentasan kemiskinan dari pemprov," pungkas wagub.

Sementara itu, Kepala BKKBN Sulsel Rini Riatika Djohahri mengatakan Kampung KB adalah salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), secara utuh di lapangan.

Kampung KB, terang Rini, merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu yakni terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

"Di Sulsel, targetnya akan kita canangkan 24 Kampung KB, satu Kampung KB di setiap kabupaten/kota di Sulsel," kata Rini.

Untuk Kota Makassar, Kampung KB ini terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya.

"Indikatornya daerah pinggiran, terbelakang, kumuh, daerah pegunungan, atau daerah perkotaan yang kurang sejahtera," kata Rini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.