Pesisir laut Sumba Barat Daya terancam abrasi

Kamis, 25 Februari 2016 05:48 WIB

Ilustrasi abrasi pantai (ANTARA FOTO/Aco Ahmad)

Kami sulit melakukan pelarangan sebab itu menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar...

Tambolaka, NTT (ANTARA Sulsel) - Pesisir laut di sepanjang pantai di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam mengalami abrasi akibat penambangan pasir laut ilegal secara terus menerus.

"Kami sulit melakukan pelarangan sebab itu menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar," kata Kepala Desa Pero Batang, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Yohannes Rangga Mone di Tambolaki, Rabu.

Menurut dia, aktivitas penambangan tersebut memang seharusnya dilarang karena akan berdampak pada abrasi pantai, namun alasan desakan ekonomi terpaksa dibiarkan.

"Tetap kita batasi meski itu dilarang sebab mata pencarian masyarakat ada di situ. Kami serba salah tentang soal ini," bebernya.

Secara terpisah Kepala Bappedda Kabupaten Sumba Barat Daya, Elizabeth Kallu juga menyatakan pihaknya sulit melarang penambang pasir tersebut melakukan aktivitas karena masalah ekonomi masyarakat.

"Kami berusaha melakukan pembatasan pengambilan pasir laut, tapi sulit dilarang, karena merusak pantai. Tetapi dilema sebab pekerjaan itu salah satu pendapatan masyarakat," ujarnya.

Ia menyebutkan salah satu daerah yang paling parah pengambilan pasir laut di wilayah Ketewel, Kecamatan Malando. Di situ sudah banyak kubangan bahkan sudah tembus ke dasar bebatuan.

"Untuk di Ketewel kami sudah tutup di sana, tetapi masih saja ada lagi penambangan, Rencananya akan di relokasi ke Tanjung Karoso tapi saat ini masih dipertimbangkan," ucapnya.

Kendati sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa aktivitas penambangan pasir laut itu meski penambang rakyat akan merusak pantai, tidak diindahkan dengan berdalih tidak mendapatkan pendapatan.

"Kami terus berupaya agar masyarakat tidak terus menambang pasir dengan merubah mental mereka untuk bertani rumput laut atau menjadi petani garam, tetapi masyarakat tidak mau mendengar," katanya.

Sementara Sekertaris Daerah di tempat berbeda mengatakan sudah lama mengetahui aktivitas penambangan dan pengumpulan pasir laut, tetapi lagi-lagi beralasan pendapatan ekonomi rakyat.

"Makanya kita terus mendorong masyarakat untuk ikut gerakan turun ke laut, karena potensi peningkatan ekonomi lebih besar, itupun kami siap membantu," ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap berusaha dan mengupayakan masyarakat agar merevolusi mental dan perilakunya, tetapi masih saja belum di respon.

"Pelan-pelan kami terus menyampaikan masyarakat merubah perilakunya tetapi tetap saja dilakukan. Gerakan turun ke laut pun terus kita sosialisasikan agar ada alternatif lain mata pencarian," ungkapnya.

Pihaknya mengakui mayoritas masyarakat sumba hidup dengan bertani serta berkebun sebagai sumber penghasilan utama, sehingga mereka menganggap laut tidak bisa menghasilkan, padahal potensinya sangat besar.

"Hampir seluruh rakyat sumba tidak menjadi nelayan, mungkin saja takut dengan ombak. Rata-rata mereka selama ini bertani. Gerakan turun ke laut ini yang terus kita galakkan," ucapnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pengambilan dan pengumpulan pasir laut di sejumlah titik di Kabupaten Sumba sudah pada level kritis.

Bila tidak segera diantisipasi maka peluang abrasi sangat besar dan mengancam ekosistem di daratan dimasuki air laut. Selain itu Peraturan Daerah tentang penambangan belum dituntaskan pemerintah setempat.