Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Barat memprotes Kementerian Desa bila melaloloskan eks pelaku program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) menjadi pendamping desa.
"Kalau rekruitmen pendamping desa bulan ini dilaksanakan, kemudian eks pelaku PNPM-MP lansung diloloskan tanpa tes menjadi pendamping desa, maka kami akan kritik dan protes Kementerian Desa," kata sekertaris KNPI Sulbar, Ahmad Amran Nur di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, tidak boleh ada pengecualian seperti itu dilakukan pemerintah dalam rekruitmen pendamping desa mesti berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Eks PNPM tidak boleh langsung diloloskan menjadi pendamping desa tanpa tes, karena semuanya juga tanpa terkecuali harus mengikuti tahapan seleksi, agar pelaksanaan program pendamping desa dapat benar benar sesuai asas pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Amran yang juga mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Mamuju.
Ia mengatakan, pendamping desa dan PNPM adalah dua program yang berbeda yang masih butuh dievaluasi manfaatnya untuk rakyat.
Sehingga ia meminta pemerintah dalam merekrut tenaga pendamping harus adil agar tidak timbul kesenjangan di antara tenaga pendamping desa nantinya.
"Fasilitator Pendamping Desa dan PNPM adalah dua program yang berbeda, pemerintah mengambil kebijakan untuk merekrut secara adil, sebab diluar sana ada banyak fasilitator yang lain seperti fasilitator Desa Tangguh Bencana (Destana) dan banyak lainnya, itu mereka juga direkrut sama dengan yang lainnya dari tahapan awal, tidak ada pengkhususan," katanya.
Sehingga lanjutnya akan sangat ironi lucu dan aneh kalau eks PNPM itu dikhususkan tanpa seleksi, nanti bisa menimbulkan konflik ketimbang pelaksanaan program yang berguna untuk rakyat, ini harus disadari pemerintah.
KNPI Sulbar protes eks PNPM-MP langsung diloloskan
"Kalau rekruitmen pendamping desa bulan ini dilaksanakan, kemudian eks pelaku PNPM-MP lansung diloloskan tanpa tes menjadi pendamping desa, maka kami akan kritik dan protes Kementerian Desa," kata sekertaris KNPI Sulbar, Ahmad Amran Nur di Mamuju, Se