Mamuju (Antara Sulbar) - Kalangan akademisi serta pengamat politik berkesimpulan sederet program prioritas yang disuarakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Suhardi Duka -Kalma Katta (SDK-Kalma) diyakini bakalan memberi pengaruh postif pada pemerintah di tingkat kabupaten.
Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi publik yang digelar KAMMI Sulselbar di Fan Cafe Mamuju, Sabtu.
Seperti yang sering disuarakan SDK-Kalma di setiap kesempatan kampanyenya, pasangan nomor urut 1 ini bakal menindaklanuti beberapa prgram prioritas jika di Pilkada 15 Februari ini keduanya dipercaya untuk memimpin pemerintahan di Sulawesi Barat.
Program prioritas itu diantaranya, pemerataan anggaran infrastrktur Rp100 Milyar per tahun per kabupaten, penggratisan seragam sekolah untuk usia anak didi SMA sederajat, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, serta jaminan kesehatan masyarakat dengan pembagian kartu BPJS.
Pengamat Politik Unismuh Makassar, Arqam Azikin menyebut, program Rp100 Milyar per tahun untuk setiap kabupaten akan sangat membantu pemerintah kabupaten dalam menyukseskan program pro rakyat.
"Program Rp100 Miliar itu menjadi seksi, sebab SDK-Kalma mampun menjabarkan fungsi-fungsi anggaran, alokasi penggunaannya, serta transparansinya," sebut Arqam Azikin.
Meski begitu, penggunaan anggaran APBD atau APBN tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pembangunan di daerah.
Ia menyebut, dibutuhkan peran swasta dalam hal ini para investor untuk mewujudkan kesejahteraan di Sulawesi Barat.
"SDK-Kalma punya kemampuan untuk menghadirkan investor. Saya melihat, SDK itu bagus jaringan nasionalnya," cetusnya.
Sementara itu, dosen Fisip Unhas, Adi Suryadi Culla berharap, penyelenggara Pemilukada di Sulawesi Barat mampu bekerja maksimal utamanya dalam upayanya memaksimalkan tingkat pastisipasi pemilih. Di sisi lain, ia pun berpesan agar caretaker Gubernur Sulawesi Barat mampu menghadirikan jaminan ASN yang nerlan lagi independen utamanya jelang pelaksanaan Pemilukada 15 Februari ini.
"Program prioritas SDK-Kalma cukup rasional dan pastinya akan membantu kepala daerah yang ada di kabupaten,"paparnya.***2***
(T.KR-ACO/B/H005/H005) 07-01-2017 23:02:31
Berita Terkait
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
Kapolda menjamin keamanan lingkungan pendidikan di Sulbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:21 Wib
Polewali Mandar Sulbar kembangkan literasi berbasis inklusi sosial
Rabu, 1 Mei 2024 20:04 Wib
BPBD: Material longsor menutup jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah
Rabu, 1 Mei 2024 13:36 Wib
Pamuji Raharja Jabat Kepala Kanwil Kemenkuham Sulbar
Selasa, 30 April 2024 19:14 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar edukasi pelaku UMKM agar terus berkembang
Selasa, 30 April 2024 0:18 Wib