Dirjen: Humas Dituntut Respon Cepat Pemberitaan

Jumat, 28 Juli 2017 21:24 WIB

Makassar (Antara Sulsel) - Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para bidang humas untuk dapat memberikan respon pemberitaan khususnya terhadap isu-isu nasional.

Direktur Jenderal Politik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum Mayjen Sudarmo, juga mengatakan peran Humas pemerintah adalah menetralisir dan merespon dengan cepat pemberitaan di media.

"Humas daerah harus mampu menetralisir dan merespon cepat ketika ada pemberitaan yang tidak tepat dan menyudutkan pemerintahan baik secara nasional maupun di daerah agar tercipta pemberitaan yang menghadirkan suasana kondusif dan masyarakat tidak terbawa arus informasi yang ada," kata Sudarmo dalam rilis yang diterima di Makassar, Jumat.

Ditjen Kemendagri melaksanakan koordinasi terkait isu-isu politik nasional dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Jakarta hari ini.

Adapun Pembicara pada acara ini diantaranya Kemenpolhukam, BIN, Mabes Polri, Kejagung, Kemenkominfo dan Dirjen lingkup Kemendagri.

Adapun materi dalam diskusi panel diantaranya peran media dalam menangkal paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila oleh Menkominfo.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan tema peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik nasional serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Selain itu juga dipaparkan urgensi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Politik.

Pada kegiatan tersebut juga turut hadir para sekretaris daerah, kepala Kesbangpol, dan kepala biro/kepala bidang Humas provinsi se-Indonesia.

Biro Humas dan Keprotokolan Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir dalam kegiatan tersebut untuk melakukan koordinasi penyebaran informasi pelaksanaan Pilkada serentak.

"Humas Provinsi Sulsel ambil bagian dalam pembekalan ini untuk melakukan penyebaran informasi yang tepat terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2018 agar masyarakat mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari pemerintah," kata Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Badaruddin.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.