IDB-World Bank Puji Program Restorasi Lorong Makassar

Selasa, 8 Agustus 2017 19:39 WIB

Makassar (Antara Sulsel) - Islamic Development Bank dan World Bank memuji program restorasi lorong garden (Longgar) dari Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang disebut sebagai bagian dari program nasional kota tanpa kumuh (Kotaku).

"Program restorasi lorong yang dicetuskan oleh pak wali kota disebut sebagai program yang selangkah lebih maju dari program nasional Kotaku," kata Kepala Bidang Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Fuad Azis di Makassar, Selasa.

Pujian itu disampaikan oleh lembaga donor tersebut setelah pihaknya mendampingi Team Leader World Bank George Soraya bertemu dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Dalam pertemuan itu, banyak hal yang dibicarakan utamanya mengenai program-program seperti program restorasi lorong dengan program nasional Kotaku.

Ia mengatakan, kota tanpa kumuh adalah program universal yakni gerakan nasional `100-0-100` (100 persen akses air bersih, 0 persen kumuh dan 100 persen akses ke fasilitas sanitasi) dalam rangka mengurangi dan mencegah kumuh di kota dan pinggiran kota.

"Pihak IDB dan World Bank sudah mengakui program wali kota dengan restorasi lorong yang sudah memiliki 700 bank sampah, kemudian 700 lorong yang sudah tertata dan kita targetkan 981 lorong sesuai dengan jumlah RW yang ada di kota Makassar," katanya.

Dalam pertemuan itu juga, pihak IDB dan World Bank mencoba melihat bagaimana kolaborasi program antara skala lingkungan dengan skala kawasan dalam program kota tanpa kumuh di Makassar.

Khusus kota kata Fuad, konsentrasinya adalah kota tanpa kumuh dengan tujuh indikator, yaitu pertama penataan keteraturan bangunan di satu wilayah atau kawasan.

Kedua punya akses jalan lingkungan yang baik, ketiga memiliki drainase (tertata dan terpelihara, serta memiliki infrastruktur drainase), keempat terdapat sanitasi, kelima ada persampahan, keenam ada air bersih, ketujuh terdapat alat mitigasi bencana atau pemadam kebakaran.

Terdapat 103 kelurahan sesuai dengan SK Wali Kota tahun 2014, tetapi khusus di 2017 sebanyak 38 lokasi untuk mendapatkan bantuan dana investasi (BDI), sisanya diberikan bantuan dana untuk pencegahan.

"Jumlah BDI ini beragam sesuai dengan kebutuhan yang ada di skala lingkungan," kata Fuad.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.