DPR minta program PKH Kemensos cepat direalisasikan

Minggu, 15 April 2018 09:50 WIB

Foto arsip. Anggota DPR asal Sulawesi Selatan Samsu Niang dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos Abdul Hayat Gani berfoto bersama para penerima PKH (Syamsurya Pratama)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang meminta kepada kementerian sosial dan pemerintah daerah agar bisa mengentaskan kemiskinan di negeri ini melalui program keluarga harapan (PKH).

"Kita di DPR mendukung semua program-program yang memang pro rakyat dan program keluarga harapan ini kami harap mampu mengentaskan kemiskinan," ujar Samsu Niang di Makassar, Sabtu.

Dalam kegiatan pemantapan sumber daya manusia (SDM) program keluarga harapan (PKH) itu, ia mengatakan jika program yang dijalankan pemerintah saat ini sangat tepat dan telah terlihat hasilnya di lapangan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan jika lembaga donor seperti Bank Dunia juga sudah mengakui program yang dijalankan pemerintah.

"Ini bukan program isapan jempol karena Bank Dunia dan BPS itu sudah merilis efektivitas PKH ini dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," ungkapnya.

Karenanya, dalam acara bimbingan pemantapan itu, ia mengajak semua pendamping atau SDM PKH agar bisa memahami nawacita dan visi misi pembangunan pemerintah.

"Minimal ada tiga hal utama yang digagas pemerintahan era Joko Widodo ini, yakni pembangunan infrastruktur, dana desa dan pengentasan kemiskinan," terangnya.

Samsu mengatakan pembangunan insfrastruktur dimaksudkan agar terjadi konektivitas antarwilayah yang dapat mendukung aktivitas perekonomian rakyat.

"Sebentar lagi masyarakat sulawesi akan merasakan kereta api Trans Sulawesi. Pada era Jokowi juga ini digagas dana desa dengan memaksimalkan program padat karya," ucapnya.

Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan ia mengungkapkan pemerintah melakukan akselerasi besar dengan penambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Jika tahun 2016 jumlah KPM PKH masih Rp3,5 juta per keluarga, maka pada 2017 ini akan dinaikkan menjadi Rp6 juta per keluarga. Dan pada tahun 2018 ini KPM PKH telah mencapai Rp10 juta per keluarga.

Ia berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memaksimalkan program tersebut.

"Kalau kalian bekerja baik, maka komisi VIII DPR RI akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan kalian," pesan Samsu Niang.

Hal senada disampaikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Ia mengatakan Pemerintah menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai episentrum program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat.

Harry mengingatkan untuk mencapai tujuan itulah keberadaan SDM Pelaksana PKH yg saat ini mencapai sekitar 40.000 orang memiliki peran yang strategis.

"Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi," pesan Harry.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.