#AMENDEMEN UUD NRI 1945

Kotak pandora mulai dibuka kembali ketika muncul wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur yang bakal berujung pada amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. ...

Penyelenggara pemilihan umum bersama DPR RI dan pemerintah pada tahun ini akan membahas kembali mengenai penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di ...

Sejak wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Perlukah pemerintah melakukan ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait rencana amendemen terbatas UUD NRI 1945 yang bertujuan menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara ...

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai tidak ada jaminan rencana amendemen UUD NRI 1945 bisa berjalan mulus dan lancar karena dikhawatirkan tidak terkendali serta menimbulkan gejolak ...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan wacana perubahan atau amendemen UUD 1945 yang muncul belakangan ini memiliki situasi kebatinan yang berbeda dengan perubahan serupa saat ...

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ...

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan penundaan pemilihan ...

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...

Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi regulasi. Setidaknya ada dua pilihan: amendemen Undang-Undang Dasar ...