#AMENDEMEN UUD NRI 1945

Rapat gabungan (Ragab) pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (23/8) memutuskan bahwa MPR RI akan membentuk Majelis Kehormatan. "Ragab juga menyepakati rencana ...

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR. "Kami sudah mengutuskan amendemen itu tidak ...

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pembahasan terkait dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya setelah perhelatan Pemilu 2024. "Soal perlu tidaknya amendemen kembali UUD ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. "Sangat tergantung pada kesepakatan kami, partai politik ...

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad memandang perlu penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar menjadi lembaga negara yang lebih berwibawa meski tanpa amendemen konstitusi terhadap Undang-Undang ...

Ketua Majelis PermusyawaratanRakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengapresiasi lahirnya buku 'NKRI Harga Mati' karya Profesor Muhammad Jafar Hafsah. "Melalui buku ini, cakrawala ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan bahwa MPR RI tidak dapat menginisiasi sebuah proses amendemen tetapi merespon usulan amendemen jika sudah diajukan dan memenuhi persyaratan ...

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan partainya sepakat dengan pendapat Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai NasDem yang menginginkan penundaan amendemen konstitusi pada saat ini. ...

Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Secara hukum tata ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan tidak ada satu pun negara di dunia menunda pemilihan umum (pemilu) dengan alasan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. ...