#APBD PERUBAHAN

Kumpulan berita apbd perubahan, ditemukan 1660 berita.

Pemkot Makassar benahi pengelolaan APBD guna tekan SiLPA

Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD setempat menjadikan perubahan APBD 2026 sebagai momentum membenahi pola pengelolaan anggaran agar lebih terukur dan efektif sekaligus menekan potensi Sisa Lebih ...

Perubahan APBD 2026 Sulsel fokus untuk layanan publik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan bahwa Perubahan APBD 2026 diarahkan fokus untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas pembangunan ...

Sulbar dapat tambahan Rp81 miliar belanja pegawai

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp81 miliar dari pemerintah pusat. Gubernur SulbarSuhardi Duka di Mamuju, Senin, ...

Rp10,3 miliar untuk pemerataan internet di Sulteng

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 miliaruntuk menjalankan program Berani Berdering yang merupakan sebuah kebijakan pemerataan akses internet ...

DPRD Gowa sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 menjadi ...

Menkeu pastikan anggaran pendidikan 20 persen APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan ...

Tak sejalan dengan ketua, empat pengurus KONI Makassar mundur

Empat pengurus inti Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sepakat mundur secara bersamaan diduga kuat tidak sejalan dengan ketuanya Ismail, serta muncul dugaan pengelolaan ...

Ini alasan PPPK di Sulbar tidak dapat THR

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menjelaskan alasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu lingkup pemerintah setempat tidak ...

PPPK di Sulbar tidak mendapatkan THR

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) selama dua bulan bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK ...

Kemenkum Sulbar harmonisasi Ranperkada tentang THR

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengharmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) agar tidak bertentangan dengan ...