#BALEG DPR RI

Masyarakat dapat mengakses seluruh Undang-undang Cipta Kerja setelah Presiden Joko Widodo menandatangani naskah perudangan tersebut. "(Publik dapat mengakses) Setelah naskah undang-undang ...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melarang perusahaan mengurangi upah buruh yang telanjur diberikan lebih tinggi, sebelum ...

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjawab simpang siur yang terjadi mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya. Pada ...

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pasal 79, 88 A, dan 154 dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah diputuskan untuk dikembalikan ke Undang-Undang 13 Tahun 2003 ...

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai ada ketidaklaziman dalam aspek formalitas pembentukan undang-undang dalam persetujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) oleh pemerintah ...

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Senin (5/10). Dihadiri 318 orang dari 575 anggota ...

Rapat Paripurna DPR RI, Senin, menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi ...

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan unjuk rasa buruh untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) OmnibusLaw Cipta Kerja akan digelar di lingkungan perusahaan/pabrik ...

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU ...

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati bahwa sanksi pidana yang sudah ada dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar ...