#HUKUM ADAT

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim memaparkan sejumlah inovasi unggulan yang dikembangkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan ...

Koalisi Kehutanan Region Sulawesi dan Papua mendesak Rancangan Undang-Undang Kehutanan untuk menempatkan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai dasar utama kebijakan pengelolaan ...

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menilai keterlibatan masyarakat adat sebagai narasumber utama dalam pemberitaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih minim. ...

Keluarga Kerajaan Gowa mengajukanPeraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah (LAD) segera dicabut karena dinilai tidak relevan dengan aturan di ...

Ketua Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI) Sulawesi Selatan Prof. Dr. Yusran Yusufmengatakan penyelamatan hutan di Sulsel harus menjadi gerakan bersama menghadapi kondisi hutan ...

Lembaga Adat dan Kebudayaan Kerajaan Gowa mengimbau seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian polemik antara Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan DPRD Gowa kepada proses hukum yang ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam Expo UMKM Mamuju Merendeng merupakan bentuk komitmen untuk mendekatkan ...

Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menekankan kepada seluruh jajaran personil Polri untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat serta integritasnya ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berkembang dan memiliki ...

Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, mengunjungi Kabupaten Toraja Utara ...