#KOPEL

Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukan jaminan terbebas dari kasus korupsi. "Pemprov ...

Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, sekitar 70 persen dana APBD Sulsel digunakan untuk operasional birokrasi. "Kondisi ini ...

Devisi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi Rahim mengatakan, lebih dari 170 kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) kini dalam proses hukum. ...

Koordinator Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulawesi Selatan tidak perlu mengganggu layanan ...

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lantas menjadi jaminan daerah itu bebas praktik korupsi, kata Direktur ...

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legeslatif Indonesia Syamsuddin Alamsyah mengatakan, adanya program Haji dengan menggunakan APBD karena mendapat restu Gubernur Sulsel. ...

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diterbitkan Pemprov Sulawesi Selatan belum berjalan optimal. "Pelayanan publik, khususnya ...

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legeslatif Indonesia (Kopel) Syamsuddin Alimsyah mengatakan, tidak ada Standar Operasional pengelolaan (SOP) bantuan sosial (Bansos) ...

Sebanyak 45 anggota DPRD Sulawesi Selatan dan Sembilan staf kembali melaksanakan pelisiran di Jakarta dengan dalih melakukan konsultasi Kemendagri terkait sejumlah Panitia ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPRD Komisi A YG dan BBT jelas melanggar kode etik ...