#KOPEL

Legislator Komisi ll DPR-RI Luthfi Andi Mutty menilai dana bantuan sosial saat ini rawan disalahgunakan atau diselewengkan, khususnya bagi kabupaten yang menggelar ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai jika legislator DPRD Makassar tidak serius dalam menjalankan fungsinya terbukti setelah banyaknya rancangan peraturan ...

Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada 2015 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan di atas 150 ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan meminta Komisi Pemilihan Umum setempat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit dana kampanye yang ...

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi menilai jika Pemerintah Kota Makassar tidak serius dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Yang ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengecam keras kandidat kepala daerah khususnya yang berasal dari kalangan DPRD karena masih menikmati fasilitas seperti gaji ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 rawan kepentingan petahana karena masih berstatus ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan merasa senang jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin terlibat dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala ...

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia merilis tiga temuan terkait kinerja DPRD Sulawesi Selatan jelang satu tahun masa bakti anggota dewan pada 24 September 2015. ...

Komite pemantau legislatif (KOPEL) Indonesia menyatakan DPRD Sulsel sama sekali belum membahas atau menyentuh sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) jelang satu ...