Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mulai mengkaji 202 dokumen lembaga fiktif penerima dana bantuan sosial sebesar Rp8,8 miliar sebelum ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan sepakat mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 agar lebih banyak untuk sektor belanja pembangunan . ...
Penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus memenuhi enam kategori resiko sosial yaitu, perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi dan jaminan sosial, penanggulangan ...
Belanja bantuan sosial dan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012 akan dikurangi untuk mengindari penyalahgunaan belanja tersebut. ...
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32/2011, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang telah disetujui harus masuk dalam nomenklatur Anggaran Pendapatan dan ...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengintenverisir sekitar 600 lembaga yang berhak menerima belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Kepala Badan Pengelolaan ...
Belanja hibah dan belanja bantuan sosial (Bansos) Sulawesi Selatan setelah penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan ...
Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp8,8 miliar pada 2008 terbengkelai karena kesibukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar ...
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muallim dijadwalkan akan memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Sulbar pada Senin, 18 April 2011 untuk memberikan keterangan ...
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mulai memeriksa pejabat daerah di Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial senilai Rp8,8 ...