#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 718 berita.

Pakar: Proses pilkada tidak berkontribusi signifikan tingkatkan kasus COVID-19

Pakar Epideomologidari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin Makassar Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan proses jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 hingga saat ...

Mahfud MD: Demokrasi Indonesia masih fase demokrasi prosedural

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 menunjukkan Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum ...

Pakar: Instruksi Mendagri bukan dasar hukum copot kepala daerah

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid SH MH mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak ...

Presiden Trump pecat pejabat keamanan siber yang bela keamanan pemilu AS

Presiden Donald Trump memecat pejabat keamanan siber Amerika Serikat Chris Krebs dalam sebuah cuitan Twitter, menuduhnya tanpa bukti membuat pernyataan "sangat tidak akurat" yang menegaskan ...

Pakar tawarkan tiga opsi terkait salah pengetikan naskah UU Cipta Kerja

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menyebutkan ada tiga opsi terkait dengan kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ...

Donald Trump diprediksi kalah pada Pemilu Presiden AS kali ini

Empat tahun silam, pada 8 November 2016, Donald Trump sukses mementahkan semua prediksi lembaga poling, media massa dan pengamat ketika dia mengalahkan Hillary Clinton yang selalu unggul dalam jajak ...

Luhut pastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan buru-buru

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak ia ...

Tantangan pembiayaan di WHO jika ada efek samping vaksin COVID-19

Perang mengalahkan COVID-19 tidak berhenti pada saat vaksin ditemukan, masih ada pertanyaan tentang siapa yang akan menanggung biaya jika orang-orang di negara miskin jatuh sakit karena efek samping ...

Jimly Asshiddiqie tegaskan putusan MK final dan mengikat sehingga tak perlu eksekusi

Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menegaskan putusan lembaga yang melakukan pengujian undang-undang itu berlaku final dan mengikat sejak dibacakan dan tidak memerlukan eksekusi. ...

Prof Romli: Omnibus Law cegah korupsi di jajaran birokrasi

Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di jajaran birokrasi yang terlihat dari upaya undang-undang tersebut ...