#PAKAR HUKUM

Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi mengatakan gagasan awal penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justru ditujukan untuk menangkal gelombang ...

Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menyarankan agar Presiden Joko Widodo harus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. ...

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menilai bahwa jaksa seharusnya lebih fokus memperkuat fungsi penuntutan dan eksekusi. Hal itu dia sampaikan sebagai ...

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU ...

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai revisi Undang-Undang Kejaksaan jangan sampai memberikan kewenangan yang berlebihan terhadap jaksa dalam penegakan hukum. ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Satya Wacana, Salatiga, Dr Umbu Rauta mengingatkan agar semua partai politik dan pasangan calon kepala daerah untuk tunduk pada aturan yang melarang adanya rapat ...

Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito meminta para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, kementerian-lembaga, aparat TNI-Polri, agar menjalankan ...

Presiden Joko Widodo melantik 9 orang anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa jabatan 2020-2024 di Jakarta, Rabu. Pengangkatan 9 orang anggota Kompolnas tersebut berdasarkan Keputusan ...

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas oleh sejumlah tokoh, termasuk Din Syamsuddin agar ...

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan beberapa tokoh nasional lainnya, termasuk Ketua MPR ...