Pakar Hukum Tata Negara Hamdan Zoelva menilai uji materi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat bagi warga Indonesia yang merasa keberatan atas ...
Polemik Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat akan peran KPK ke depan. ...
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalinm menganggap komentar Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, soal pemakzulan Presiden ...
Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanto menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden tidak perlu menunggu proses uji materi revisi UU KPK di Mahkamah ...
Mantan Ketua KPK,Taufiqurrahman Ruki,mengatakan penerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK adalah langkah yang konstitusional lantaran telah diatur dalam UUD ...
Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diminta untuk bekerja sama memperbaiki kelembagaan DPRD Sulawesi Barat. "Unhas tentu sangat up date dengan berbagai konsepsi, ...
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Soedirman Muhammad Fauzan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat untuk mencari titik temu berbagai materi dalam Rancangan Undang-undang Kitab ...
Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada keraguan terhadap komitmennya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. "Pertama saya ingin menegaskan kembali komitmen saya kepada kehidupan ...
Pakar hukum pidana, Muladi menegaskan bahwa penundaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus disahkan, meski ada penundaan. "Pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, ...
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) akan mengembalikan marwah dan jati diri KPK sebagai lembaga yang fokus menangani ...