#PNS TIDAK KAMPANYE

Kumpulan berita pns tidak kampanye, ditemukan 102 berita.

KPU Sulsel Meminta Parpol Serahkan Nama Jurkam

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan meminta partai politik segera mengirimkan nama juru kampanye sebelum batas akhir pada 3 Maret 2014. "Harapannya ...

Gubernur Minta PNS Tidak Nodai Proses Pemilu

Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh meminta agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di daerahnya tidak menodai proses tahapan penyelenggaraan Pemilu 9 April ...

Seluruh Camat Dan Lurah Diminta Koordinasi KPU

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin meminta semua camat dan lurah segera mengintensifkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum serta Panitia Pengawas Pemilu ...

Gubernur Sulsel Imbau PNS Tidak Terjebak Politik

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengimbau agar Pegawai Negeri Sipil agar tidak terlibat politik praktis menjelang Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. ...

Bupati Mateng Serukan PNS Tak Terlibat Politik Praktis

Penjabat Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, kembali menyerukan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 9 April ...

Bawaslu Surati Sekprov Terkait Pencegahan Keterlibatan PNS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat, melayangkan surat kepada Sekretaris Provinsi untuk mencegah adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam melaksanakan ...

Gubernur: Belum Ada Bupati Mengajukan Cuti Kampanye

Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh mengatakan belum ada bupati yang mengajukan cuti kampanye sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. ...

Sekdaprov Sulut Ingatkan Netralitas PNS

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara, Siswa R Mokodongan mengingatkan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemilihan kepala daerah (pilkada). ...

BTM Imbau PNS Netral pada Pilkada Papua

Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano (BTM) mengimbau, kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota setempat untuk netral dan tidak terlibat dalam ...

Kopel : Permintaan Hutang Pemprov tidak Logis

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legeslatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, permintaan hutang Pemprov Sulsel sebesar Rp500 miliar ke pemerintah pusat tidak logis. ...