#PP NOMOR 18 TAHUN 2017

Kumpulan berita pp nomor 18 tahun 2017, ditemukan 32 berita.

JPU Kejati Sulsel hadirkan saksi ahli terkait kasus dugaan korupsi PDAM

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan saksi ahli dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Makassar Tahun 2016-2019. ...

Optimalkan potensi laut Indonesia lewat ekonomi biru

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta, awal September 2023 ini menghasilkan kesepakatan penting bagi pertumbuhan ekonomi kelautan. Dalam Chairman’s Statement pada 5 ...

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Satpol PP Makassar dituntut lima tahun

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan(Sulsel) menuntut dua terdakwa yakni mantan petinggi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dengan lima tahun penjara dan ...

Dua mantan direksi PDAM Makassar jalani penahanan di Lapas

Dua mantan direksi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Makassar yakni Direktur Utama Haris Yasin Limpo (HYL) dan Direktur Keuangan Irawan Abadi (IA) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ...

Adik Mentan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi PDAM Makassar

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan dua orang tersangka yakni IA (mantan Direktur Keuangan PDAM) dan HYL(mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan adik ...

Terdakwa kasus dugaan korupsi Satpol PP Makassar meninggal dunia

Mantan Kepala Satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan, yang saat ini sedang menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi, meninggal dunia di RS Bhayangkara. ...

Kejaksaan limpahkan perkara Satpol PP Makassar ke pengadilan

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan tunjangan operasional honorarium fiktif sebesat Rp3,5 miliar di instansi Satuan Polisi Pamong ...

Menko Polhukam: Penempatan pati TNI sebagai penjabat kepala daerah tidak salah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan penempatan perwira tinggi (pati) TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah tidak salah. "Soal ...

Mendagri: Pemerintah tak wajib buat aturan turunan penjabat kepala daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakanputusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya ...

Adkasi minta pemerintah cantumkan tunjangan kehadiran rapat saat revisi PP 18/2017

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ...